Ketua MPR Kecam Benny Wenda Deklarasi Pemerintah Sementara Papua: Makar!

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 13:28 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
)Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengecam keras klaim pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan secara sepihak oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Bamsoet mengatakan tindakan Benny Wenda tersebut termasuk kategori makar.

"Atas nama pimpinan MPR RI menyatakan mengecam keras deklarasi yang dilakukan Benny Wenda seorang warga negara asing yang melakukan tindakan makar dengan mengatasnamakan masyarakat Papua Barat," kata Bamsoet dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/12/2020).

Bamsoet menegaskan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan terukur. Segala hal yang dilakukan tiada lain demi mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Mendorong segenap pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah untuk menyatukan tekad dan menyatukan langkah dalam menegakkan persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI serta tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh propaganda yang merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI," ujar dia.

Bamsoet mengatakan pemerintah perlu memanggil Duta Besar Inggris. Pemerintah dinilai perlu meminta penjelasan soal klaim pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan secara sepihak oleh Benny Wenda.

"Pemerintah melalui menteri luar negeri, MPR berpandangan penting untuk memanggil dalam hal ini melalui menteri luar negeri memanggil duta besar Inggris meminta penjelasan," tutur dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal penegakan hukum atas klaim sepihak Benny Wenda. Mahfud meminta Polri bergerak.

"Menghadapi kasus Wenda yang pertama, dia telah mengajak melakukan makar bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melakukan makar dan pemerintah menanggapi dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum," kata Mahfud Md.

"Makar itu kalau skalanya kecil itu cukup gakkum kriminil, tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara, tadi disebut pasal 6 dan seterusnya sampai pasal 129 KUHP. Jadi cukup gakkum. Ini tidak terlalu besar kalau soal ini. Mengapa?" sebut Mahfud Md.

Mahfud lalu menjabarkan soal negara ilusi yang dibentuk Benny Wenda di Papua. Dia menyebut Benny Wenda tak memenuhi syarat pembentukan sebuah negara.

"Menurut kami Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1 menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya," kata Mahfud Md.

Selanjutnya
Halaman
1 2