Tolak Calling Visa Israel, HNW: Tidak Sesuai Pembukaan UUD NRI

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 10:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Langkah pemerintah Indonesia untuk membuka pelayanan Calling Visa bagi Warga Negara Israel mendapat penolakan dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan semestinya seluruh masyarakat, khususnya para pemimpin Bangsa Indonesia, mengerti dan memahami Empat Pilar MPR RI, tak terkecuali Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Saya menolak kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka kembali Calling Visa bagi warga negara Israel untuk masuk ke Indonesia. Membuka Calling Visa ini mengesankan adanya hubungan diplomatik dengan Israel yang masih menjajah Palestina. Itu artinya tidak sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945," ujar Hidayat di sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama masyarakat Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2020).

Ia lantas menjelaskan pembukaan UUD 1945 yang dimaksud merujuk pada penegasan 'kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'. Menurutnya, kalimat ini merupakan penegasan bahwa bangsa Indonesia harus menolak segala bentuk penjajahan.

"Bung Karno selaku Ketua Panitia Sembilan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menghadirkan kesepakatan Piagam Jakarta/Pembukaan UUD 45, sekaligus Presiden RI pertama menegaskan bahwa selama Israel menjajah Palestina, selama itu pula Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan, kalimat dalam pembukaan UUD 1945 itu mengarahkan agar Indonesia berbuat banyak dalam level internasional, sebagaimana yang telah dilakukan oleh presiden terdahulu. Apalagi, kini Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dan Anggota Dewan HAM PBB.

"Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain internasional, bukan hanya sebagai pemain lokal. Salah satunya adalah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan malah membuka Calling Visa kepada warga negara Israel yang menjajah Palestina," tutur Hidayat.

Menurutnya kedudukan pembukaan sangat penting dalam UUD 1945. Sehingga harus benar-benar menjadi pegangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.

"Pembukaan bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diputuskan oleh MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara waktu itu, tidak boleh diubah atau diamandemen," tukasnya.

Pemahaman terhadap Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) ini, lanjutnya, perlu dipahami secara seksama oleh seluruh komponen bangsa, dari rakyat hingga presiden.

"Agar setiap keputusan yang diambil tidak menabrak pilar-pilar yang sangat penting tersebut, karenanya seharusnyalah bila presiden segera perintahkan untuk batalkan program pemberian calling visa bagi warga Israel. Kepatuhan terhadap UUD seperti itu, akan didukung oleh rakyat, sekaligus menjadi teladan soal pelaksanaan hukum secara benar. Dan itu akan membuat Rakyat mencintai Pancasila dan NKRI. Mudah diajak serta oleh Pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, yang sekarang sedang mendapat ujian berat dengan deklarasi Papua Merdeka," pungkasnya.

(prf/ega)