.webp)
Mahasiswa hingga pelajar Papua se-Banten menolak provokasi referendum yang digaungkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.
"Deklarasi yang kita mahasiswa dan dari solidaritas mahasiswa dan pelajar papua se-Banten kita laksanakan dalam rangka kita mendukung program Otsus jilid II yang diluncurkan dari pemerintah pusat bagi tanah Papua," kata Koordinator Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten, Hanok Simes, dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).
Menurut Hanok, referendum yang digulirkan oleh sekelompok orang tidak bisa dilaksanakan lantaran Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian menurut saya soal referendum itu tidak bisa karena secara yuridis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan dan sah secara konstitusi," ujarnya.
Mereka kemudian menyampaikan dukungan terhadap sistem otonomi khusus karena dinilai lebih berdampak besar bagi orang Papua. Dana Otsus Papua dinilai berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
"Sedangkan pada sektor kesehatan, pemerintah memprioritaskan anggaran otsus bagi peningkatan layanan kesehatan, baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil," kata dia.
Program Otsus selama ini berdampak pada pembangunan di Papua. Infrastruktur yang dibangun selama ini adalah hasil dari dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua.
"Melalui Program Otonomi Khusus juga, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua," tuturnya.
Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda seperti dilihat kemarin.
