KPK Dalami Hubungan PT ACK dan PT PLI di Kasus Suap Benur Edhy Prabowo

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 11:54 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK terus mengembangkan kasus suap ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo. KPK kini mendalami hubungan kerja sama antara PT ACK dan PT PLI sebagai penyedia jasa layanan kargo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK segera memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus suap ekspor benur. Saksi tersebut akan dimintai keterangan terkait hubungan kerja sama antara PT ACK dan PT PLI dalam perkara ini.

"Tentu info tersebut akan dikembangkan lebih lanjut oleh penyidik dengan memeriksa saksi-saksi yang diduga mengetahui hubungan PT ACK dengan PLI ini," kata Ali kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

"Forwarder-nya (ekspeditor) dari ACK kan memang PLI," imbuh Ali.

KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur). Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lain, termasuk Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa), Suharjito (SJT), sebagai tersangka pemberi suap.

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Kasus bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF) yang juga staf khusus menteri menjabat wakil ketua pelaksana.

"Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur," ujar Nawawi.

Selanjutnya
Halaman
1 2