Minim Sosialisasi, PKPS BBM 2005 Tidak Maksimal

Jakarta - Kurangnya sosialisasi dan terjadinya penyelewengan dalam proses pendataan, menyebabkan pelaksanaan Program Kompensasi Pengalihan Subsidi (PKPS) BBM di tahun 2005 tidak maksimal.Temuan ini terungkap dari hasil laporan nasional pemantauan dan evaluasi PKPS-BBM tahun 2005 oleh perguruan tinggi."Persoalan sosialisasi masih menjadi persoalan yang penting di semua program," ujar pakar kependudukan UGM Sukamdi dalam presentasinya kepada Menko Kesra Aburizal Bakrie di Auditorium Bina Karna, Bidakara, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (27/1/2006).PKPS BBM mencakup program Subsidi Langsung Tunai (SLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM), dan Infrastruktur Pedesaan (IP).Untuk lima program tersebut, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 18, 34 triliun. Namun dari penelitian terhadap kelima program tersebut ditemukan, sosialisasi menjadi masalah yang penting.Survei dilakukan terhadap 291.456 responden di 448 desa di seluruh Indonesia. Hasilnya ditemukan masalah serius pada saat identifikasi terhadap masyarakat miskin. Selain itu pendataan keluarga miskin (gakin) oleh BPS belum seperti yang diharapkan.Masalah sosialisasi terbesar ada di program SLT yang terbentur sempitnya waktu perencanaan dan implementasi program. Sosialisasi yang kurang, memiliki dampak yang serius bagi masyarakat.Masalah lain yang ditemukan tim antara lain pemotongan dana, kurangnya integrasi antarprogram, dan kurangnya keterlibatan masyarakat."Masalah ini menyangkut hubungan sosial, konflik horisontal dan vertikal di masyarakat," kata Sukamdi.Walaupun persepsi miskin antara BPS dengan masyarakat tidak jauh berbeda, dalam pelaksanaannya, individu yang dikategorikan miskin bisa jauh berbeda antara data BPS dengan masyarakat."Kualitas data gakin perlu disempurnakan di tingkat RT, sekaligus updating data," tegas Sukamdi.Hadir dalam acara penyampaian laporan ini, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkes Siti Fadilah Supari, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. (bal/)