Pemprov Banten Dapat Jatah Rp 28,10 Triliun dari TKDD dan DIPA 2021

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 13:03 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Foto: Pemprov Banten
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Banten mendapat dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari APBN tahun anggaran 2021 senilai Rp 28,10 triliun. Dana tersebut diinstruksikan bisa segera direalisasikan sebelum Januari 2021.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rohman mengatakan untuk 2021 Provinsi Banten mendapat alokasi dari APBN 2021 senilai Rp 28,10 triliun. Itu terdiri atas TKDD Rp16,42 triliun dan DIPA untuk kementerian dan lembaga (KL) Rp11,67 triliun.

"Dana disalurkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/11/2020). Hal itu terungkap dalam acara penyerahan TKDD dan DIPA ke Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Ia merinci adapun alokasi DIPA yang diterima Banten terdiri atas dana alokasi umum (DAU) Rp 8,155 triliun, dana bagi hasil Rp 1,47 triliun, dana alokasi khusus (DAK) 4,37 triliun dan DAK fisik Rp 908,42 miliar. Selanjutnya ada dana intensif daerah (DID) Rp 367 miliar serta dana desa Rp 1,135 triliun.

"Sementara untuk alokasi DIPA KL terdiri atas belanja pegawai Rp 3,8 triliun, belanja barang Rp 4,34 triliun, belanja modal Rp 3,51 triliun. Selanjutnya juga terdapat alokasi belanja bantuan sosial Rp 12,1 triliun," katanya.

Ia memaparkan terdapat sejumlah langkah-langkah persiapan menjelang tahun anggaran 2021. Di antaranya yang pertama melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa atau lelang. Penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu hingga Januari 2021.

"Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan DAK fisik dan dana desa. Penetapan pejabat perbendaharaan KPA (kuasa pengguna anggaran), PPK (pejabat pembuat komitmen), bendahara, PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) jika terdapat perubahan," ungkapnya.

Agar hasil yang didapat dari alokasi TKDD dan DIPA 2021 bisa optimal maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan bisa terus meningkatkan sinergi lintas sektoral. Kemudian juga menjalin komunikasi yang lebih intensif.

"Guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan untuk saat ini pihaknya masih memberi perhatian lebih pada pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Sebab, bencana non alam itu telah memberikan dampak yang sangat luas.

Menurutnya, tantangan yang dihadapinya kini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

"Sementara masyarakat semakin acuh terhadap berbagai peraturan. Sehingga kita gubernur, kapolda, danrem dan juga bupati/walikota agak berat juga berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham," ujarnya.

Wahidin pun mengajak kepada jajaran KL di Banten untuk bersama-sama menjadi contoh penerapan protokol kesehatan. "Khususnya kepada bapak dan ibu di kementerian dan lembaga harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan protokol kesehatan," pungkasnya.

(ega/ega)