Apriori AS-Israel pada Hamas

Jakarta - Hamas memenangi pemilu parlemen Palestina. Pagi-pagi AS dan Israel sudah mengeluarkan ancaman. Sikap apriori yang justru jadi sandungan perdamaian.Kemenangan kelompok Hamas dalam pemilu parlemen Palestina benar-benar menjadi parhatian masyarakat internasional. Mereka menyingkirkan kelompok Fatah (yang didirikan Yasser Arafat) yang selama ini mendominasi kepemimpinan Palestina. Kompas dan Media Indonesia menjadikan isu internasional ini dalam edisi Jumat (27/1/2004).Meskipun dalam pemilu bebas setiap partai memiliki peluang untuk menang, namun kemenangan Hamas tak diperkirakan sebelumnya. Tetapi bukan faktor kejutan itu yang menjadikan hasil pemilu di Palestina ini mendapat perhatian internasional. Banyak pihak berspekulasi, proses perdamaian di Palestina akan terganggu.Maklum, Hamas dikenal sebagai kelompok yang konsisten mempertahankan sikap anti-Israel dan anti-Amerika sejak kelompok ini lahir. Meskipun dua pimpinan Hamas, Syekh Ahmad Yassin dan Abdul Aziz Rantisi, secara berturut-turut dibunuh Israel dengan bom pada awal 2004, namun gerakan Hamas untuk memerdekakan Palestina sekaligus mengusir Isarel dara tanah mereka, tak pernah surut.Tak heran bila Israel langsung beraksi keras. PM Israel Ehud Olmert terang-terangan tak mau mengakui kemenangan Hamas. "Israel tidak bisa mengizinkan Hamas menjadi bagian Otoritas Palestina," katanya. Presiden AS George W Bush mengucapkan selamat. Namun menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan Hamas selama kelompok ini tidak menghentikan tekadnya untuk mengusir Israel dari Palestina.Sekali lagi, sikap Israel dan AS itu menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten dengan cita-cita untuk mengusung demokrasi sebagai landasan kerjasama masyarakat internasional. Sikap apriori Israel dan AS tidak hanya membuat Hamas meneguhkan posisi anti-Israel dan anti-AS, tetapi juga berimplikasi terhadap sikap yang akan diambil oleh pemerintahan Palestina kelak. Padahal, tanpa sikap apriori itu bisa jadi pemerintahan Palestina (yang dikuasai Hamas) bisa menempuh kebijakan-kebijakan baru yang tidak harus sama dengan garis perjuangan Hamas. Sebab, pemerintahan Palestina tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik Hamas tetapi kepentingan rakyat Palestena secara keseluruhan.Bom BPOM dan Korupsi PLNRepublika yang biasanya getol mengangkat isu-isu Palestina, kali ini menempatkan ledakan bom di Laboratorium BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Ledakan yang terjadi pada Kamis (26/1/2006) kemarin itu pukul 07.50 WIB itu menyebabkan puluhan orang luka-luka.Ledakan bangunan yang merontokkan bagunan lab dan bangunan di sekitarnya ini menimbulkan berbagai spekulasi: apakah sengaja diledakkan, atau memang ada bahan-bahan yang memungkinkan terjadinya ledakan. Polisi masih mengusut sebab-sebab ledakan. Namun patut diperhatikan keterangan Kepala BPOM Sampurno. Katanya, lab itu hanya menyimpan bahan-bahan atau sediaan untuk penelitian biasa. "Secara ilmiah, bila sendiri-sendiri bahan-bahan itu tidak dapat menyebabkan terjadinya ledakan."Kepastian penyebab ledakan di Lab BPOM ini memang harus segera diungkapkan oleh polisi, agar berbagai spekulasi yang muncul tidak terus berkembang. Maklum di tengah upaya memburu teroris yang biasa main bom, juga usaha keras pemerintah untuk memperketat peredaran formalin, bisa saja masyarakat punya ilmu gutak-gatuk tersendiri, yang akhirnya bisa memperbesar sas-sus.Sementara itu, Koran Tempo hari ini mengangkat perkembangan penanganan kasus mark up proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, Palembang, Sulawesi Selatan. Setelah salah seorang direktur PLN ditangkap aparat, Kamis kemarin Direktur Utama PLN Eddie Wahono diperiksa polisi di Mabes Polri.Di hadapan penyidik, Eddie mengaku tidak mengetahui adanya mark upmark up ini? Apakah dia juga akan jadi tersangka juga? Agaknya polisi perlu waktu untuk memastikan hal ini.Apa pun, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi memang terus terajdi, meski gerakan antikorupsi terus didengungkan. Kelakuan pejabat BUMN tetap saja tak berubah, meski lingkungan sosial ekonomi sudah berubah. Kalau BUMN macam PLN terus saja dikelola oleh orang-orang yang bermental koruptif, maka tidak hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga rakyat secara langsung karena harus menanggung beban biaya listrik yang tinggi.Oleh karena itu, ancaman KADIN untuk memboikot bayar listrik mestinya benar-benar diperhatikan pemerintah selaku pemegang saham PLN. Para pemilik industri itu bukan tidak mau membayar dan tak bermaksud melanggar hukum. Mereka ingin ada transparansi dalam pengelolaan listrik oleh PLN; mereka juga tak ingin PLN sewenang-wenang menentukan tarif. Sebab, sudah sekian tahun PLN terus disorot, namun tetap saja terjadi kinerjanya buruk, dan jadi sarang korupsi. (nrl/)