Pemprov Banten Siapkan Rp 40 M untuk Bangun Pusat Penggilingan Padi

Nurcholis Maarif - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 22:02 WIB
Pemprov Banten
Foto: Pemprov Banten
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ingin fokus menjaga stabilitas harga komoditas pangan, terutama beras pada tahun 2021 mendatang. Salah satu upayanya dengan membangun pusat penggilingan padi di sejumlah daerah. Hal tersebut sebagai upaya menjaga agar beras lokal tak dibawa ke luar daerah dan dijual dengan harga mahal ketika kembali masuk ke Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya mendorong agar PT Agrobisnis Banten Mandiri bisa segera berkiprah. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari penyertaan modal hingga infrastruktur penunjang. Salah satunya adalah fasilitas penggilingan padi.

"Kita persiapan untuk menyiapkan 1.000 hektare lahan untuk pertanian dan pembangunan. Sekarang akan membangun lahan pertanian sawah disertai dengan mesin penggiling," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2020).

Mantan Wali Kota Tangerang itu menuturkan mesin pengilingan padi memang dibutuhkan. Pasalnya saat ini banyak padi hasil panen dibawa ke luar Banten hanya untuk dilakukan penggilingan. Hal itu jelas membutuhkan tambahan biaya operasional sehingga membuat harga beras menjadi mahal.

"Kita beli mesinnya sekitar Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar dua mesin di atas lahan 1,5 hektare. Akan ditempatkan pada daerah-daerah yang berbasis pada produksi pertanian beras. Ini salah satunya yang akan kita lakukan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, fasilitas itu nantinya tak hanya melayani penggilingan semata. Di sana akan dilengkapi oleh peralatan yang dibutuhkan lainnya seperti mesin pengeringan dan penjemuran.

"Ini tidak perlu lagi dibawa ke Karawang karena di situ pakai ongkos. Tetapi kalau digiling di Banten paling tidak berpengaruh terhadap harga pasar (kenaikan harga dapat ditekan). Konsep pertama kita menyiapkan mekanisasi pertanian di bidang penggilingan, penjemuran, dan penyediaan tempat bagi masyarakat," ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan berdasarkan rapat Badan Anggaran DPRD Banten pada 2020 BUMD Agrobisnis akan disuntik modal Rp 65 miliar. Angka itu naik dibanding usulan sebelumnya di angka Rp 20 miliar.

"Ada penambahan Rp 45 miliar," tuturnya.

(ega/ega)