PD Sangsi APBD DKI 2021 Berkualitas: Pembahasan Terburu-buru

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 17:30 WIB
Kursi di rapat paripurna DPRD banyak yang kosong karena 4 fraksi walkout
Foto: Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta (M Ilman/detikcom).
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta tentang Raperda APBD 2021. Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrasi (PD) DPRD DKI Jakarta menyoroti cepatnya penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2021.

"Fraksi Demokrat sangat menyesalkan keterlambatan pembahasan APBD 2021. Keterlambatan tersebut menyebabkan waktu pembahasan APBD menjadi sangat terbatas, dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah di ruang Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

Selain itu, Demokrat juga menyoroti besaran anggaran RAPBD DKI Jakarta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19,84 miliar. Demokrat kemudian meminta agar anggota TGUPP dibuat secara proporsional.

"Menyoroti anggaran untuk TGUPP yang pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 19,84 miliar. Fraksi Partai Demokrat meminta agar jumlah dari TUGPP dapat dibuat proporsional, sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran," ucapnya.

Lebih lanjut, Demokrat menyoroti pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp 8,27 triliun. Dana tersebut digunakan paling besar untuk penanggulangan banjir yakni Rp 3,1 triliun.

"Pinjaman dari PT SMI tersebut dipergunakan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur, pengendalian banjir Rp 3,1 triliun," kata Neneng.

Selain itu, dana PEN juga akan digunakan untuk peningkatan layanan air minum Rp 86 miliar, pengolahan sampah Rp 611 miliar, transportasi sebesar Rp 67 miliar, pariwisata dan kebudayaan (TIM) Rp 1,27 triliun. Kemudian infrastruktur olahraga (JIS) Rp 2,46 triliun serta pengembangan dan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas sebesar Rp 250 miliar.

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pengalokasian dana PEN untuk peningkatan infrastruktur sangat kecil pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19," imbuh Neneng.

Pembahasan nominal anggaran DKI untuk 2021 hanya dilaksanakan dalam 22 hari. Simak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2