Tengku Zul dkk Tak Masuk Kepengurusan MUI, PKS: Kesannya Tak Dirangkul

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 16:06 WIB
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Foto: Politikus PKS Mardani Ali Sera (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain dkk tidak masuk di dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. PKS menilai semua pihak seharusnya dirangkul oleh MUI.

"Kesannya tidak dirangkul, Mestinya semua dirangkul dan disatukan. Termasuk perwakilan ulama PA 212," kata Elite PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Meski tidak dirangkul, Mardani menyebut Tengku Zul hingga Din Syamsuddin tetap seorang tokoh besar. Tak hanya itu, keduanya juga disebut memiliki banyak pengikut.

"Tengku Zul dan Pak Din tetap tokoh besar dengan banyak pengikut walau tidak masuk dalam Kepengurusan MUI yang baru," ucapnya.

Tak lupa Mardani mengucapkan selamat kepada susunan pengurus baru MUI. Ia berharap semua pihak yang ada di dalam atau di luar kepengurusan MUI tetap bisa menjaga silaturahmi dan membangun bangsa.

"Tentu mengucapkan selamat kepada MUI yang sudah menyelesaikan Musyawarah Nasional ke-X. Kita doakan yang di dalam dan yang di luar kepengurusan semuanya dapat menjaga silaturahim dan kerjasama kebaikannya dengan semua pihak untuk membangun umat dan bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.

Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.

Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.

Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama.

Berikut ini daftar nama dari kepengurusan MUI periode 2020-2025. Baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2