Pemerintah sedang menggodok RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satunya soal syarat pailit yang akan diperketat.
Hal itu tertuang dalam draf RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikutip detikcom dari website Kemenkum HAM, yakni peraturan.go.id, Jumat (27/11/2020).
Baca juga: Lion Air Kembali Lolos Gugatan Pailit |
Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, syarat pailit hanya ada dua:
1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Ternyata syarat di atas sangat longgar karena tidak ada batas minimal utang yang dimaksud. Mau besar atau kecil jumlah utang, sepanjang tidak membayar, maka kreditur bisa mengajukan PKPU/pailit kepada debitur.
Baca juga: NET TV Digugat Pailit |
Seperti pada kasus Lion Air, yang digugat PKPU karena mempunyai utang Rp 23 juta, padahal aset Lion Air ratusan miliar rupiah. Akhirnya PN Jakpus menolak gugatan tersebut.
Ada juga gugatan pailit yang diajukan jasa keamanan terhadap pengembang apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Utang yang belum dibayar sebesar Rp 500 jutaan, padahal aset apartemen dan tanah mencapai triliunan rupiah.
Selanjutnya, RUU Kepailitan dan PKPU akan menambah syarat minimal utang debitur.
