Lagi, Warga Pura-pura Miskin Agar Dapat Dana Bantuan BBM

Medan - Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) kewalahan mendata keluarga miskin di Kabupaten Nias dan Nias Selatan, di Pulau Nias, Sumut. Sebab banyak warga yang mengaku miskin supaya mendapatkan dana kompensasi BBM sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan."Hal itu menyulitkan BPS untuk melakukan pendataan terhadap keluarga miskin di daerah itu," kata Kepala BPS Sumut.HM Nasir Syarbaini kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (26/1/2006). Dengan kondisi ini, kata Nasir Syarbaini, pihaknya memang kewalahan. Namun dengan tetap berpedoman pada standar sembilan kriteria rumah tangga miskin, pihaknya tetap melakukan pendataan. Sejak 16 Januari lalu sudah didistribusikan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di kedua daerah itu. Sedangkan pencairan dana dilakukan secara bertahap dan dimulai tanggal 19 Januari 2006 lalu yang diawali dari Kota Gunung Sitoli, ibukota Kabupaten Nias. "Direncanakan pencairan akan selesai pada akhir Februari 2006," kata Nasir Syarbaini. Disebutkan, sampai saat ini untuk Kabupaten Nias yang telah selesai pendistribusian KKB-nya adalah untuk Kecamatan Gunung Sitoli dan Kecamatan Gido, sebanyak 11.775 KKB telah diterima oleh rumah tangga. Sementara untuk Kabupaten Nias Selatan pendistribusian KKB dimulai pada tanggal 25 Januari 2006 yang diawali dari Kecamatan Teluk Dalam, ibukota Kabupaten Nias Selatan. "Lambatnya pendistribusian KKB di Nias dan Nias Selatan disebabkan akibat kondisi alam seperti curah hujan yang tinggi yakni selama 250 hari dalam keadaan hujan," ujar Nasir. Pada kesempatan itu, juga disampaikan mengenai pendistribusian KKB bagi rumah tangga miskin tahap awal di Sumut sudah mencapai 100 persen dari 582.185 yang sudah didistribusikan kepada masyarakat, kecuali Nias dan Nias Selatan. Dari 582.185 KKB tersebut, sebanyak 23.459 kartu dibatalkan. Nasir menyampaikan agar masyarakat tidak perlu datang berbondong-bondong atau antrian apalagi berdesak-desakan untuk mencairkan dana KKB tersebut di kantor pos di daerah masing-masing. "Tahap pencairan berlaku sampai bulan September 2006. Jadi masyarakat tidak usah takut, semua masyarakat yang berhak mendapat dana bantuan itu pasti dibayar. Masyarakat yang tidak mendapat KKB pada tahap awal, akan dibayar sepenuhnya sekaligus," jelas Nasir. Sementara itu, Deputi Operasi Kantor Wilayah Usaha Pos I Syahril Lubis mengatakan, petugas Pos Indonesia hingga saat ini belum menemukan hambatan yang berarti dalam menyalurkan BLT di Sumut. Sampai saat ini, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan Rp 223.107.300.000 dana BLT di Sumut. (ahm/)