Satgas COVID-19 Ingatkan Warga Jangan Halangi Petugas Lakukan Pemeriksaan

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 17:50 WIB
Prof. Wiku Adisasmito
Foto: dok. Satgas COVID-19
Jakarta -

Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan warga tidak menghalang-halangi upaya petugas melakukan pemeriksaan dan contact tracing untuk mendeteksi virus Corona. Satgas juga mengingatkan sanksi bagi warga yang menolak dites Corona.

"Kami juga ingatkan kepada masyarakat untuk tidak menghalang-halangi upaya petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Tindakan menghalang-halangi ini akan menghambat upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Setpres, Kamis (26/11/2020).

"Di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang melakukan tindakan tersebut," ujarnya.

Wiku mengatakan Satgas COVID-19 berkomitmen melakukan penelusuran terhadap klaster kegiatan massa Habib Rizieq yang menciptakan kerumunan. Wiku menyebut bagi warga yang terdeteksi positif Corona dapat segera ditangani dan mendapat perawatan.

"Jadi Satgas berkomitmen untuk dapat memetakan kluster tersebut secepat mungkin sehingga mereka yang hasil tesnya positif dapat segera memperoleh treatment yang baik dan sesuai standar dengan demikian mereka juga dapat lekas sembuh," tuturnya.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan merupakan upaya deteksi dini agar masyarakat dan kontak terdekatnya yang positif COVID-19 dapat segera ditangani dengan baik. Jadi kami betul-betul mohon kerjasama dari seluruh warga masyarakat dalam rangka mengendalikan COVID-19 ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mendapat laporan soal tracing atau penelusuran kontak virus Corona massa Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam rapat virtual. Petugas di daerah disebut mengalami hambatan saat akan menelusuri kontak.

"Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan (Jakarta) maupun di Megamendung (Bogor), petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas COVID-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan," tulis keterangan pers BNPB soal laporan peserta rapat.

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI telah selesai membahas Raperda Penanggulangan virus Corona (COVID-19). Ada sejumlah sanksi dalam Raperda tersebut, termasuk jika warga menolak dilakukan tes Corona.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan mengatakan orang yang menolak tes Corona dapat dikenai denda. Denda tersebut sebesar Rp 5 juta.

"Jadi ada beberapa hal yang kita atur misalnya orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR (polymerase chain reaction) itu dikenakan sanksi Rp 5 juta," ujar Judistira kepada wartawan, Rabu (14/10).

(yld/imk)