Akademisi Nilai Gagasan Relaksasi Pajak Appi-Rahman Untungkan Rakyat

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 13:30 WIB
Appi-Rahman di debat Pilwalkot Makassar (dok. istimewa)
Foto: Appi-Rahman di debat Pilwalkot Makassar (dok. istimewa)
Jakarta -

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Jamal Bijaang menilai gagasan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) soal relaksasi pajak relevan dengan kondisi perekonomian di masa pandemi. Menurutnya, hal itu dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.

Gagasan relaksasi pajak disampaikan paslon nomor urut 2 Appi-Rahman pada debat publik kedua Pemilihan Wali Kota Makassar, Selasa (25/11). Salah satu jenis pajak yang diberikan keringanan, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Pasangan nomor 2 ini menawarkan konsep relaksasi pajak dan stimulus, untuk membantu masyarakat yang dilanda pandemi ini. Contohnya PBB, ini bukan berarti gratis tetapi ada orang-orang yang bisa diberikan keringanan, itu sangat bagus," ungkap Jamal dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Jamal menyampaikan, keringanan PBB penting untuk diberikan di masa pandemi COVID-19, lantaran tidak semua lapisan masyarakat di Makassar memiliki kemampuan ekonomi yang sepadan. dan kesetaraan pendapatan. Ia mencontohkan, para pensiunan yang terbebani PBB.

"Tidak menutup kemungkinan banyak janda-janda pahlawan di sini yang punya rumah kasian tapi tidak sanggup membayar PBBnya," ulas Jamal.

Jamal juga menyoroti ihwal keringanan pajak bagi pelaku usaha yang dicanangkan Appi-Rahman. Ia memandang keringanan pajak akan menjadi stimulus yang baik untuk mendukung kinerja pelaku usaha, sehingga dampak PHK bisa dikurangi.

"Dari sisi pandemi ini kecenderungan ekonomi kita terpuruk, olehnya itu salah satu Paslon ini menawarkan salah satu konsep memberikan relaksasi keringanan-keringanan di bidang perpajakan dan fisikal lainnya dalam rangka mendorong dan menjamin perusahaan itu untuk tidak melakukan PHK di era pandemi ini. Itu sangat menarik," ulas Jamal.

Keringanan pajak, menurut Jamal bukanlah program yang menghabiskan anggaran daerah. Sebab, hal itu memang dibutuhkan untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Jamal turut mengomentari tanggapan dari paslon pesaing yang menganggap program APPI-Rahman dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, dalam situasi krisis, PAD bukanlah hal prioritas, karena lebih penting menyelamatkan ekonomi masyarakat.

Jamal menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah bisa bersumber dari berbagai sektor. Ada investasi swasta dalam hal pembangunan infrastruktur dan industri. Berikutnya, konsumsi masyarakat juga berperan menggerakkan roda perekonomian.

"Dan ini juga perilaku masyarakat kita ini amat-amat konsumtif sehingga sebagian pendapatannya itu habis di konsumsi nah itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Jamal.

Berikutnya, yaitu kucuran dana dari BUMN yang banyak membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya mega proyek. Ia menjelaskan ekonomi di masa pandemi akan melambat diakibatkan karena situasi ekonomi secara keseluruhan. Hal itu menimbulkan efek domino, salah satunya gelombang PHK. Oleh sebab itu, Jamal menekankan perlunya relaksasi untuk memompa kinerja usaha.

"Jadi sangat tidak masuk akal kalau ingin menaikan PAD di masa krisis, ini seolah tidak ada since of crisisnya Pak Danny," cetus Jamal.

(akn/ega)