Kemendes PDTT Sabet Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 18:56 WIB
Kemendes
Foto: Kemendes
Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dengan nilai 93,83.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut penghargaan ini menjadi istimewa karena Kemendes PDTT melesat hingga ke urutan empat dari urutan sebelas di tahun sebelumnya.

Penghargaan ini juga menandakan bahwa Kemendes PDTT merupakan Kementerian yang informatif dari Komisi Informasi Pusat.

"Luar biasa, tahun ini meningkat ke peringkat empat dari peringkat 11 tahun kemarin. Kita targetkan tahun depan bisa peringkat kesatu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, penghargaan ini bermakna agar Kemendes PDTT lebih transparan lagi terhadap berbagai hal. Terlebih pembangunan desa pada hakekatnya harus dikawal oleh seluruh warga masyarakat.

"Itulah makanya pada 2020 ini, kita mengarahkan target pembangunan desa dalam bentuk SDGs Desa, dimana ada 18 tujuan pembangunan yang menjadi goals masing-masing desa. Bukan hanya konsep arah pembangunan desa, juga termasuk cara mengukurnya," katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menyampaikan SGDs Desa akan menjadi pijakan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh soal desa mulai dari arah pembangunan desa hingga penggunaan dana desa.

"Apakah desa sudah melakukan ikhtiar untuk pertumbuhan ekonomi di desa," paparnya.

Ia juga menambahkan penghargaan ini merupakan penghargaan kedua yang diperoleh Kemendes PDTT pada November 2020. Sebelumnya, Kemendes PDTT telah menerima penghargaan Mitra Bakti Husada 2020 dari Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada Badan Publik (BP) yang telah sukses menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang.

Ia berpesan kepada Badan Publik, khususnya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk selalu memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

Tak hanya itu, ia berharap agar Badan Publik yang masuk kategori Menuju Informatif dan Cukup Informatif dapat menggenjot kinerja agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

"Mari kita lawan hoax dan berikan informasi yang benar kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebagai informasi, ajang penghargaan tahunan kali ini digelar virtual melalui channel YouTube Komisi Informasi. Penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 ini melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.

Adapun para juri tersebut adalah tim pakar sebagai juri presentasi, semua Komisioner KI Pusat yang diketuai Gede Narayana bersama Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti LIPI), Abdul Manan (Ketua AJI), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Dr Totok Pranoto (Akademisi UI), Dr Amirudin (Akademisi Undip), dan Muhammad Yasin SH MH (Redaktur Hukum Online).

Diketahui, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Setiap kategori memiliki nilai yang berbeda yaitu Informatif bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9. Sementara itu kategori Cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (0-39,9). Dalam penilaian tersebut, masih ditemukan BP bernilai dibawah 10 bahkan 0.

Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Biro Humas dan Kerjasama Bonivasius Ichtiarto, Kapusatin Ivanovich Agusta, Kabag Pemberitaan dan Publikasi Arif Rosadi dan Kabag Informasi dan Pelayanan Pengaduan Arief Kurniawan.

(ega/ega)