Pemprov Aceh Ajukan RAPBA 2021 Sebesar Rp 16,9 Triliun

Agus Setyadi - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 18:23 WIB
Gubernur Aceh saat rapat pembahasan RAPBA 2021 di DPRD Aceh (Agus Setyadi-detikcom)
Gubernur Aceh saat rapat pembahasan RAPBA 2021 di DPRD Aceh. (Agus Setyadi/detikcom)
Banda Aceh -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2021 senilai Rp 16,9 triliun. Ada empat program prioritas yang bakal dijalankan tahun depan.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan nota keuangan RAPBA 2021 dalam rapat paripurna di gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (25/11/2020). Rapat dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin serta dihadiri sejumlah anggota Dewan.

Nova mengatakan belanja pada RAPBA 2021 meningkat 7,38% dibanding pada 2020, yang sebesar Rp 15,8 triliun setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran penanganan Corona. Penggunaan belanja difokuskan pada pelayanan dasar dan urusan wajib sesuai dengan skala prioritas RKPA.

"Alokasi anggaran belanja dalam RAPBA tahun anggaran 2021 sebesar Rp 16,9 triliun," kata Nova saat membacakan nota keuangan.

Pendapatan Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 14,1 triliun. Anggaran itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

RAPBA itu juga diajukan setelah melihat prediksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2020 senilai Rp 2,8 triliun. Menurut Nova, anggaran belanja itu difokuskan pada empat program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021.

Empat program itu adalah pemulihan agroindustri dan pemberdayaan UMKM, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

"Dengan keterbatasan kemampuan sumber penerimaan daerah dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, maka alokasi Rancangan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak secara riil terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta percepatan penanganan atau pemulihan COVID-19," jelas Nova.

(agse/haf)