6 'Mafia' Beras Lakukan Kartel Selama 30 Tahun

Jakarta - Bak mafia, enam pedagang beras dalam negeri ditemukan telah melakukan kartel selama 30 tahun. Akibatnya, harga beras lebih banyak ditentukan oleh keenam pemain ini."Mereka bukan semata-mata melakukan kartel, tapi ketika masa panen tiba, mereka melakukan oligopoli karena petani tidak mempunyai kekuatan mengorganisasi," kata Anggota Komisi VI DPR dari PDIP Hasto Kristanto.Hal itu disampaikan dia di sela acara seminar perberasan di Gedung Bidakara, Jalan MT Haryono, Jakarta, Kamis (26/1/2006).Keenam pedagang yang berbentuk perusahaan ini melakukan kartel di dua sisi, yaitu pembelian beras petani, serta penyediaan pupuk dan pestisida.Operasional pedagang ini, ungkap Hasto, sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto. Pedagang itu dilindungi, karena pada waktu itu pemerintah takut ada gejolak petani melakukan land reform sehingga harga dikontrol.Hasto juga menjelaskan, meski hak angket penolakan impor beras batal, namun hak angket alias investigasi terhadap impor beras tetap akan dilakukan oleh FPDIP dan FPKS."Target selesai April. Tujuannya untuk mengetahui kenapa sampai pemerintah membiarkan harga beras tinggi," katanya.Dia juga menyoroti gagalnya Bulog membeli beras petani, karena dilakukan pada masa paceklik.Kenaikan beras yang terjadi saat ini, menurutnya, adalah kesalahan pemerintah. Karena pemerintah mengumumkan pembelian beras pada masa paceklik yang menyebabkan permintaan dan penawaran tidak seimbang.Menurutnya, jika ada kaitannya dengan anggaran harga pokok pembelian (HPP) beras pemerintah Rp 3.550 per kilogram yang terlalu rendah, harusnya dibicarakan dengan DPR."Ini seolah ada pembiaran dari pemerintah supaya skenario beras dimuluskan, cetusnya. (ir/)