Edhy Prabowo Ditangkap, Golkar Tunggu Pengumuman Resmi KPK

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 12:51 WIB
Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi (Foto: Istimewa)
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait ekspor benih lobster. Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mendoakan Edhy Prabowo dapat menjalani pemeriksaan dengan baik.

"Ya kalau saya sebagai mitra kan kita berharap kalau pak menterinya tidak ada apa-apa, baik-baik saja, sebagai mitra ya kita mendoakan semua masalahnya bisa dihadapi dengan baik," kata Dedi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Ketua DPP Partai Golkar ini enggan berasumsi apa pun mengenai pemeriksaan yang saat ini dijalani oleh Edhy Prabowo. Ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPK.



"Pertama bahwa kita belum berasumsi apa pun tentang apa sih yang menjadi materi pemeriksaan Pak Edhy hari ini sehingga kita belum bisa memberikan kesimpulan, materi pemeriksaannya apa, yang disangkakannya apa. Kita tunggu nanti pengumuman resmi dari KPK," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan akan terus mendorong agar kebijakan ekspor benih lobster dihentikan. Ia pribadi tidak setuju dengan kebijakan ekspor benih lobster.

"Kalau ditanya bagaimana perkembangan ke depan, saya akan tetap mendorong Komisi IV menghentikan ekspor benih lobster. Ya kita berharap setelah peristiwa ini ekspor baby lobster dihentikan," katanya.

Untuk diketahui, KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo. Penangkapan Edhy Prabowo dilakukan tadi malam.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (25/11).

Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP. Istri Edhy Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan.

"Tadi pagi jam 01.23 WIB di Soetta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Ghufron.

Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus ekspor benur. Status Edhy Prabowo dan orang-orang yang masih diamankan KPK adalah terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan sikap," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri. (hel/hri)