.webp)
Front Pembela Islam (FPI) menyebut pemerintah tak perlu repot menyediakan fasilitas tes COVID-19 untuk Habib Rizieq Syihab (HRS). Pakar epidemiolog menilai sikap penolakan ini dapat dikategorikan menghalangi pengendalian wabah.
"Penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi," ujar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).
Riris mengingatkan ancaman pidana bagi yang berupaya menghalangi. Menurutnya, hal ini tercantum dalam undang-undang wabah dan karantina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada ancaman pidana dalam undang-undang wabah dan karantina, bagi mereka yang menghalangi upaya pengendalian wabah," kata Riris.
Terkait adanya tim sendiri yang menangani HRS, Riris menilai pemeriksaan tetap harus dilakukan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tracing.
"Mereka tidak punya otoritas untuk melakukan contact tracing," ujar Riris.
Diketahui sebelumnya, aparat sempat mendatangi Petamburan untuk meminta Habib Rizieq Syihab menjalani tes swab. FPI mengklaim Habib Rizieq sehat sehingga saat ini belum perlu menjalani tes swab.
Tonton video 'Tolak Bantuan Tes Swab ke Habib Rizieq, FPI: Kami Punya Tim Medis':
"Ya saya nggak tahu itu kan dari Habib Rizieq-nya. Tapi perlu diketahui, swab test itu adalah hak dari masyarakat kan apakah perlu dilakukan atau nggak, apalagi kondisinya sehat, ngapain di-swab," kata Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) FPI Aziz Yanuar saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).
"Kondisinya sehat, tidak masalahlah, insyaallah," sebutnya.
Selain itu, ia menyebut pemerintah tak perlu repot menyediakan fasilitas tes COVID-19 untuk HRS. FPI mengaku telah memiliki tim kesehatan tersendiri.
"Ya kan kita punya tim sendiri buat swab. Ada HILMI (Hilal Merah Indonesia), ada Mer-C, gitu kan. Kita punya tim sendiri. Nggak usah repot-repot pemerintah itu tenang saja," ungkapnya.
