Perintah Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada prajuritnya untuk mencopot baliho Habib Rizieq memang menuai kontroversi. Namun Dudung tak kendor meski menghadapi banyak kontroversi.
Suara kritis datang dari para politikus. Ada Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono yang meminta TNI kembali ke tugas pokoknya. Tugas menurunkan baliho bukanlah milik TNI, melainkan milik Satpol PP.
"Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu," kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono kepada wartawan, Jumat (20/11).
 Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono (situs www.dpr.go.id) |
PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS, Abdul Kharis Almasyhari menyarankan sebaiknya urusan mencopot baliho diserahkan kepada Satpol PP saja. Tak perlu TNI turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
"Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol PP. Kalau misalkan, boleh juga sih kalau tentara dilibatkan, tapi sifatnya diminta bantuan," kata ketika dihubungi, Jumat (20/11).
 Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari (Zhacky/detikcom) |
Mayjen Dudung tak gentar. Dia berpendapat militer tidak bisa diam saja melihat kondisi ini. Militer harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan.
"Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja?" ujar Dudung kepada detikcom, Sabtu (21/11).
Tonton video 'Kapolda Metro Dukung Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq':
Selanjutnya, Mayjen TNI Dudung menyatakan Satpol PP dan polisi sudah tak berani bertindak, maka militer turun tangan:
