Cara Kemendikbud Hindari Penyelewengan Bantuan Upah Guru Honorer

Yudistira Imandiar - detikNews
Sabtu, 21 Nov 2020 17:55 WIB
KPC PEN
Foto: KPC PEN
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memastikan penyaluran bantuan upah guru honorer akan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Proses pencairan dana upah juga dipastikan tidak akan dipersulit.

Guna mencegah potensi kecurangan, Kemendikbud akan membuat rekening baru untuk setiap tenaga pendidik yang menerima bantuan ini. Para tenaga pendidik dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk pencairan bantuan upah, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti.

Setelah semua dokumen lengkap, tenaga pendidik dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan bantuan upah dengan membawa dokumen dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.

"Kemudian, mereka diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai 1,8 juta rupiah dipotong pajak hingga 30 Juni 2021," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Ahmad Makarim dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2020).

Ia menambahkan, syarat bagi penerima bantuan yaitu harus berstatus WNI dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan, berstatus non PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Dijelaskan Nadiem, syarat tersebut ditetapkan agar bantuan tersampaikan secara adil dan tidak tumpang tindih.

"Sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah dari pemerintah sementara yang lain tidak mendapatkan," timpal Nadiem.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia Dino Patti Djalal mengapresiasi langkah Kemendikbud dalam menyiapkan mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel.

(ega/ega)