RUU Pemilu Harus Perhatikan Kewenangan KPU

Jakarta - Keluarga Alumni Sospol/Fisipol Universitas Gadjah Mada (Kafispolgama) mengusulkan agar dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Pansus RUU ini betul-betul memperhatikan tugas dan wewenang KPU. Agar KPU tidak menjadi superbody seperti pada KPU periode lalu.Selain itu mengenai Panwaslu, Kafispolgama mengusulkan agar keberadaan Panwas tetap seperti kemarin yang berbentuk ad hoc dan tidak permanen. "Kita ingin agar peran KPU kedepan lebih baik. Karenanya kita mengusulkan agar KPU pusat ada hubungan dan punya kendali dengan KPU-KPU di daerah. Sementara untuk pengawasan tetap saja seperti kemarin. Kalau ditambah kewenangannya akan menjadi superbody," kata Ketua Kafispolgama Ibrahim Ambong kepada wartawan usai acara RDPU dengan Pansus RUU penyelenggaraan Pemilu di DPR hari ini, Rabu (25/1/2006).Hal yang sama mengenai Panwaslu juga diungkap anggota Kafispolgama Didik Supriyanto. Menurutnya kewenangan yang terbatas seperti yang ada kemarin sudah membuat takut KPU untuk bertindak macam-maam, apalagi ditambah kewenangannya, justru akan menjadi superbody yang justru akan tidak efektif."Itu justru akan menjadi tekanan dan mengintervensi KPU," tandas Didik.Didik juga menambahkan untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya sengketa akibat pemilu atau pilkada, dalam RUU tersebut harus dicantumkan adanya pasal yang berisi perlunya dibentuk lembaga peradilan pemilu. "Atau setidaknya MA menyiapkan hakim-hakim khusus untuk menguji keputusan-keputusan KPU/KPUD mengingat proses peradilan pemilu harus berjalan cepat dan agar tidak mengganggu proses pemilu," paparnya.Sementara itu menanggapi masukan dari Kafispolgama, Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menyambut baik terhadap masukan dari Kafispolgama ini dan berjanji akan mengakomodir dan mendiskusikan hal ini dalam rapat-rapat pansus selanjutnya. "RUU ini diharapakan dapat segera diselesaikan," janji Ferry. (mar/)