Fit and Proper Test Panglima TNI Dilakukan Terbuka

Jakarta - Hasil rapat internal Komisi I DPR memutuskan fit and proper test atas calon panglima TNI dilakukan secara terbuka. Ini dilakukan agar publik dapat melihat langsung kapabilitas dan kualitas calon panglima TNI."KSAU harus membuktikan adalah kader terbaik TNI. Dilakukan terbuka agar publik menyaksikan secara langsung bagaimana panglimanya," kata Anggota Komisi I Yuddi Crisnandi dalam konferensi pers di DPR RI, Rabu (25/1/2006).Menurut Yudi, fit and proper test panglima TNI secara terbuka baru dilakukan pada periode ini, karena sebelumnya selalu dilakukan secara tertutup. Selain itu, fit and proper test kali ini tidak ada bocoran dari DPR mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada panglima TNI."Dulu biasa DPR memberikan bocoran pertanyaan. Sekarang tidak lagi. Anggota bebas bertanya head to head dan panglima harus bisa menjawab," tambah Yuddi.Sementara itu anggota Komisi I lainnya dari FBPD Ali Muchtar Ngabalin meminta kepada komisi I DPR agar memberikan kepada warning kepada presiden terkait penarikan nama Ryamizard Ryacudu sebagai calon panglima TNI yang diajukan oleh mantan Presiden Megawati tanpa mencabut status surat tersebut dan langsung menyerahkan surat R07/Pres/I/2006 mengenai calon panglima TNI baru dari KSAU. Hal ini harus dilakukan agar presiden tidak melecehkan sesama lembaga negara."Perlu ada klarifikasi baik dari DPR maupun dari presiden. Ini agar tidak diulangi tindakan yang dapat melecehkan antar sesama lembaga. Biar citra DPR tidak runtuh satu demi satu," kata Ali Muchtar yang juga hadir dalam konferensi pers itu.Sementara itu anggota Komisi I dari FPDIP Effendi Simbolon menyatakan, FPDIP masih ingin meminta kejelasan mengenai mekanisme penarikan nama Ryamizard Ryacudu sebagai calon panglima oleh SBY karena sampai saat ini belum ada kejelasan dan keputusan atas nasib nama Ryamizard. Padahal pada saat melakukan penarikan presiden berjanji akan mengajukan nama yang sama.Effendi menilai, Komisi I harus memberikan posisi yang jelas terhadap surat penarikan presiden terhadap calon panglima TNI Ryamizard Ryacudu. "Kita minta kepada pimpinan unutk memperjelas status surat itu sendiri," kata Effendi.Komisi I meminta kepada calon panglima TNI yang akan difit and proper test sudah menyampaikan ata-data administratif dan visi misi pada H-3 sehingga Komisi I dapat mempelajari bahan-bahan yang akan dikritisi dalam fit and proper test tersebut."Data-data administratif terkecil seperti NPWP, visi misi, program harus disampaikan pada H-3. Jika tidak akan kami buat catatan tersendiri," katanya. (mar/)