.webp)
Data lengkap guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Indonesia bocor dan tersebar via WhatsApp group (WAG). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada kebocoran data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud M Hasan Chabibie kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
Hasan mengatakan sumber kebocoran bukan berasal dari Kemendikbud. Namun ia menegaskan akan terus melakukan investigasi terkait kebocoran itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini Kemendikbud telah menelusuri detil data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud. Kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," ujarnya.
Lebih lanjut Hasan menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam menyambut bantuan subsidi upah (BSU) guru honorer. Kemendikbud pun menegaskan komitmennya menjaga perlindungan data pribadi sesuai peraturan undang-undang.
"Kami juga menegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar via WAG kebocoran data lengkap guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Indonesia. Data itu tak hanya memuat nama lengkap dan asal sekolah, tetapi juga disertai nomor rekening, bahkan nama orang tua guru honorer tersebut.
Rizki Safari Rakhmat dari Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat mengatakan baru mengetahui data yang terhimpun dalam file berekstensi Ms. Excel itu pada Kamis (19/11) siang.
"Jadi ada yang tersebar di grup WA, pas saya cek kok data penerima BSU. Saya pikir hanya nama-nama saja, ternyata setelah diperiksa saksama, ternyata ada data pribadi guru honorer tersebut secara lengkap. Tersebar gini, apalagi di dalamnya ada NIK, nomor rekening, nama ibu kandung. Kecuali nomor handphone, lengkap sekali data BSU itu," ujar Rizki saat dihubungi detikcom, hari ini.
"Saya tidak tahu dari mana ini menyebar dan dari mana rujukannya. Tapi, setelah dicek, data tersebut sesuai," ia menambahkan.
Ia mengkhawatirkan terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi guru honorer itu. Sebab, isu mengenai pencairan BSU sebesar Rp 1,8 juta dari Kemendikbud itu tengah jadi perhatian guru honorer.
"Dalam kondisi begini, takutnya disalahgunakan, penipuan. Karena sekarang guru kesulitan mengakses laman info GTK Kemendikbud. Dalam laman kan bisa diketahui apakah kita merupakan penerima bantuan atau tidak. Takutnya nanti ada pihak yang menipu dengan modus membantu pencairan dan lain-lain," tuturnya.
"Memang kalau dalam info GTK itu, data kita sebagai guru honorer menjaga privasi kita, yang bisa itu masing-masing guru saja yang punya akun," kata Rizki melanjutkan.
Tonton video 'Nadiem Jamin Semua Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi Pegawai Tahun 2021':
