Sinkronisasi Pertahanan Digodok, Clearing House Dibentuk

Jakarta - Guna mengurangi kebocoran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Departemen Pertahanan (Dephan) mengundang instansi pemerintah terkait membahas perencanaan pertahanan. Clearing house juga dibentuk."Masalah pertahanan terkait dan tergantung kesediaan pemerintah. Harmonisasi dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka mengurangi pembocoran atau pemborosan dalam pengadaan alutsista bagi TNI," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.Hal ini disampaikan dia usai rapat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2006). Rapat dihadiri pejabat dari kantor perekonomian, Departemen Keuangan, Bappenas, serta TNI AD, AL dan AU.Menurut Juwono, pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah melibatkan departemen yang diundang dalam rapim tersebut.Tahun 2006, lanjut dia, pemerintah alokasikan Rp 28,2 triliun bagi tiga angkatan. Nilai sebesar itu merupakan 3-4 persen dari dana APBN atau 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, nilai anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.Dipaparkan Juwono, rapim menyepakati untuk melaksanakan konsep pertahanan atas 3 prinsip, yakni perencanaan Trimatra secara terpadu, di mana semua pengadaan atau pembelian alutsista sedapat mungkin menggunakan prinsip pertahanan terpadu tiga angkatan.Kedua, mengembangkan kekuatan pertahanan minimal. Ketiga, melakukan perencanaan perhitungan secara makro antardepartemen dengan 3 angkatan TNI.Selain itu dikembangkan konsep pertanahan terpadu meliputi militer dan nonmiliter.Lebih lanjut Juwono menyatakan, Dephan juga membentuk clearing house yang dipimpin Sekjen Dephan guna melakukan pendataan terhadap rekanan dalam pengadaan alutsista."Kita ingin supaya itu ditekan penggelembungan dengan clearing house dan kita akan daftar rekanan mana yang memang bonafit atau mana yang memiliki track record yang buruk akan kita black list," cetusnya. (aan/)