SBY Diharapkan Bisa Putuskan Bisnis TNI pada Agustus

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan pada Agustus 2006 mendatang sudah bisa memberikan keputusan bahwa bisnis TNI sudah clear.Hal itu diungkapkan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin usai Rapim Dephan di kantor Dephan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (25/1/2006)."Diharapkan pada bulan delapan, presiden sudah bisa memberikan keputusan bahwa TNI dari aspek bisnis sudah clear up," jelas Sjafrie.Dia mengatakan, penataan bisnis TNI sudah pada tahap verifikasi oleh pemerintah. Semua aset bisnis TNI sudah diinvetarisasi dan sudah berada di tangan pemerintah.Dalam waktu tiga bulan ke depan, pemerintah akan memutuskan mana-mana aset yang bisa dilepas atau dikembalikan ke TNI karena memang tidak memenuhi syarat manajerial.Mana yang bisa dibubarkan dan mana yang akan diambil alih oleh pemerintah. "Tapi secara khusus yang ingin saya informasikan bahwa kondisi bisnis TNI itu dalam kondisi rata-rata tidak sehat. Oleh karena itu akan menjadi satu langkah kita untuk mengklarifikasi pada tiga bulan terakhir," terangnya. Hingga hari ini, ujar mantan Pangdam Jaya itu, sudah ada ratusan unit usaha yang sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh tim supervisi bisnis TNI yang dipimpin oleh Sesmeneg BUMN dengan anggotanya Dephan, Depkeu, Depkum dan HAM, kantor Menko Perekonomian, Mabes TNI dan ketiga angkatan.Menurut Sjafrie, hal yang paling penting dari penataan bisnis TNI adalah apakah ada aset negara atau tidak di unit-unit usaha di lingkungan TNI. Nantinya akan dipilah lagi mana aset yang pertama akan diselesaikan yaitu unit usaha yang tidak menggunakan aset negara. Kalau memang bentuknya koperasi atau yayasan harus masuk menjadi koperasi atau yayasan yang benar sesuai UU Koperasi dan UU Yayasan. Selanjutnya yang tidak sehat dapat dilepas. Sedangkan yang menggunakan aset negara harus segera dikembalikan karena tidak diizinkan. (san/)