.webp)
Komisi II DPR menunda rapat kerja membahas data kependudukan karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir. Lantas, mengapa Tito tak menghadiri rapat hari ini?
Tito memang tidak hadir dalam rapat Komisi II DPR tetapi diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif. Ketika ditanya alasan kenapa Tito tak hadir, Zudan mengatakan tidak mengetahuinya.
"Saya ditugasi beliau, saya nggak tahu," kata Zudan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zudan mengatakan, dalam rapat itu, dia sudah menyiapkan substansi yang sesuai dengan tema pembahasan rapat. "Tapi kan yang penting secara substansi kita sudah siapkan ya," ujarnya.
Rapat pembahasan mengenai data kependudukan ini dibahas karena berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020. Di dalam rapat, hadir KPU, Bawaslu, namun Tito tidak hadir dan diwakili Dirjen Dukcapil Zudan Arif.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia pun menyayangkan ketidakhadiran Tito dalam rapat.
"Rapat kita hari ini sebenarnya agendanya tunggal. Di dalam melaksanakan persiapan pilkada serentak 2020 tentu kita day to day harus sangat aktif memonitor. Hari ini secara khusus akan membahas soal data kependudukan dan data pemilih dalam Pilkada Serentak 2020," kata Doli dalam rapat.
Doli menilai data penduduk sudah menjadi persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Padahal hal itu sangat berkaitan dengan pemilu atau pilkada.
"Oleh karena itu, saya sebetulnya menganggap ini penting strategis bukan hanya bicara pilkada serentak, tapi ini jangka panjang, saya harap Pak Menteri datang ini bicara soal kebijakan yang mudah mudahan kalau kita punya komitmen yang tinggi ini harusnya bisa selesai," katanya.
Doli pun menyayangkan ketidakhadiran Tito. Untuk itu lah dia mengusulkan rapat ditunda.
"Ini sekali lagi problem akut nggak selesai selesai tiap tahun. Tapi sayang Pak Menteri tiba-tiba beri informasi sejam lalu tidak bisa hadir, jadi saya minta pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu," katanya.
"Kalau saya karena ini penting dan menyangkut policy yang saya kira harus bukan hanya menghadapi pilkada tapi juga jangka panjang sepertinya tidak lengkap kalau pak menterinya tidak hadir. jadi kalau saya mengusulkan ini kita tunda saja," lanjut Doli.
Usulan itu pun didukung oleh beberapa anggota Komisi II. Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Mendagri Tito hadir dalam rapat apapun.
"Wajib mitra itu hadir secara utuh, seperti KPU, Bawaslu juga demikian, kenapa harus begitu, supaya utuh, hasilnya utuh, bisa ke depan juga berjalan utuh, jadi bertanggung jawab kepada semua keputusan, jadi kalau begini terus, kemarin RDP virtual, sementara kita dari rumah bolak balik sudah buru buru," katanya.
Dia protes terkait hal ini. Dia mengusulkan rapat ditunda.
"Yang perlu siapa sekarang, pemerintah atau DPR, pembatalan juga jangan tiba-tiba, terus terang Pak Menteri tidak hadir, saya tidak hadir hari ini, nggak hadir saya. Jangan begini terus, saya harap terhitung mulai pagi ini kita harus ambil sikap komisi II, kalau tidak lengkap ditunda, jangan kita bolak-balik gini," ujarnya.
