Pemutihan Warga Tionghoa

Jakarta - Bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia, Gus Dur adalah tokoh yang diidolakan untuk memperjuangkan nasib mereka. Termasuk soal Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang hingga kini masih dikeluhkan keturunan Tionghoa.Soal ini, Gus Dur berjanji menyurati Presiden SBY. Gus Dur mengusulkan pemutihan bagi warga Tionghoa yang belum mendapat SBKRI. Hal itu disampaikan mantan Presiden Gus Dur saat jumpa pers usai menerima Lembaga Diskriminasi Indonesia (Ladi) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/200) pukul 11.00 WIB.Keinginan untuk menyurati presiden SBY ini muncul karena banyaknya masyarakat keturuan Tionghoa yang hingga saat ini belum mempunyai SBKRI. "Tolong LSM LADI kirim kepada saya tulisan, nanti saya kirimkan ke presiden yang disertai surat saya. Kalau dia mau baca ya dia bagus," ujar Gus Dur.Menurut Pengurus Harian Ladi Rebeka Harsono, tak kurang dari 300 ribu masyarakat Tionghoa belum memiliki SBKRI. "SBKRI itu rasis dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Ditambah lagi dalam mengurus seringkali dipungut biaya tak resmi alias pungli," katanya pada wartawan.Menanggapi itu, Gus Dur mengatakan bahwa pungutan liar saat mengurus SBKRI itu wajar saja. "Pengurusan surat-surat itu memerlukan biaya, karena itu memang negara kita perlu korupsi. Oleh sebab itu, kita juga tak boleh marah pada pejabat-pejabat itu, yang korupsi itu," sindir Gus Dur.Menurut Gus Dur, pungutan liar itu dilakukan petugas karena gaji mereka yang kecil. Mereka juga manusia biasa yang punya kesulitan. Jadi Gus Dur meminta supaya masyarakat keturunan Tionghoa bersabar dan terus berusaha mengatasi setiap persoalan.Gus Dur juga mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus untuk melakukan pemutihan agar mereka segera memiliki SBKRI. "Itu baru pemerintah mau bertanggung jawab sesuai UUD 1945," tandas Gus Dur. (ken/)