Rapat dengan KPK, Kemenpora Paparkan Mekanisme Pengawasan Anggaran

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 13:11 WIB
Kemenpora
Foto: Kemenpora
Jakarta -

Dalam rangka pencegahan korupsi, Kemenpora terus menjalin kerja sama dengan KPK. KPK dan Kemenpora menggelar rapat terkait progress tindak lanjut hasil kajian bantuan Pemerintah bidang olahraga oleh KPK.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti menjelaskan ada 5 program prioritas Kemenpora 2020-2024, pertama adalah perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Kedua yaitu pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan.

Ketiga adalah penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda; keempat adalah permasalahan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat. Kelima adalah pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

"Untuk Deputi IV ada di prioritas kelima, yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan," ujar Chandra dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).

Ia mengatakan misi grand design prestasi olahraga nasional adalah menerapkan sport science mulai dari identifikasi, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan tahapan long term athlete development, mencetak atlet berprestasi di tingkat internasional, dan meningkatkan kualitas SDM tenaga keolahragaan.

Namun menurutnya masih ada beberapa permasalahan dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia, di antaranya dikarenakan sport science belum diimplementasikan secara menyeluruh, optimal, efektif dan efisien, kompetisi belum berjenjang, rutin berkelanjutan dan belum menyesuaikan dengan kelompok usia, karakteristik cabang olahraga, serta manajemen dan tata kelola organisasi keolahragaan yang belum profesional.

"SDM Keolahragaan belum memenuhi secara jumlah dan mutu. Sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keolahragaan belum dikembangkan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Prasarana dan sarana olahraga prestasi masih terbatas. Sport industry belum dioptimalkan untuk mendukung prestasi olahraga nasional. Hal ini sedang kami lakukan penataan," ungkapnya.

Chandra juga memaparkan beberapa terobosan dalam tata kelola Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, di antaranya adalah mekanisme pengawasan anggaran fasilitas untuk cabang olahraga dengan aplikasi digital serta pengembangan e-proposal dan database atlet.

Sementara itu, Kasatgas IV KPK, Kunto A meminta Kemenpora agar transparansi publikasi kepada masyarakat melalui media bisa dibuat dalam satu website khusus, mulai dari atlet, database atlet, pengajuan proposal, hingga penggunaan anggaran.

"Dengan demikian masyarakat bisa tahu sekaligus mengontrol penggunaan anggaran cabor yang memperoleh bantuan dari Kemenpora RI," jelasnya.

Simak juga video 'KPK Kaji Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)