Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan bantuan Rp 1,8 juta untuk guru. Bantuan ditujukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS yang dinilai paling terdampak pandemi COVID-19.
"Ini kabar gembira, kita berencana memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi sekitar dua juta orang sebesar Rp 1,8 juta kepada tiap penerima," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020, dilihat detikcom melalui channel YouTube Kemendikbud 2020.
Golongan PTK non PNS yang berpeluang mendapatkan BSU Rp 1,8 juta adalah dosen, guru non PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan tenaga perpustakaan. Profesi lainnya yang berpeluang mendapatkan BSU adalah tenaga laboratorium, administrasi, dan operator sekolah.
Nadiem menjelaskan, penerima BSU menyertakan PTK yang mengabdi di sekolah swasta dan berhak atas bantuan. Total dua juta penerima BSU terdiri atas 162 ribu dosen dari PTN dan PTS, serta 1,6 juta sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non PNS. Diperkirakan sebanyak 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, laboratorium, dan administrasi mengabdi di sekolah swasta.
Informasi seputar Bantuan Subsidi Uba (BSU) Rp 1,8 juta bagi PTK non PNS bisa diketahui dengan mengklik info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id. Akses informasi juga bisa diperoleh dari Instagram Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud RI di ditjen.gtk.kemdikbud.
Lewat Instagram, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjelaskan BSU disalurkan bertahap hingga akhir November 2020. Total anggaran BSU Rp 1,8 juta untuk PTK non PNS adalah Rp 3,66 triliun. Kemendikbud didukung Kemenkeu serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Syarat dan mekanisme pencairan BSU Rp 1,8 juta Kemdikbud bisa diklik di halaman selanjutnya
