RAPBD Sumut Rp 2,087 Triliun

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajukan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2006 sebanyak Rp 2,087 triliun. Dalam APBD ini terjadi peningkatan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun kalangan DPRD Sumut menilai pola pembagian anggaran masih belum merata. RAPBD itu diajukan Wakil Gubernur Sumut Rudolf Matzuoka Pardede dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (25/1/2006), yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Wahab Dalimunthe. Total nota keuangan yang diajukan pada tahun ini berjumlah Rp 2.087.091.223.000. Jumlah itu naik sebanyak Rp 156.161.297.000 dibanding tahun lalu. Pada Oktober 2005, Pemprov Sumut mengajukan pertambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Rp1.930.929.926.000, sementara APBD induknya Rp 1.645.876.354.000. RAPBD ini menunjukkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 1,354 triliun, dana perimbangan Rp 723,653 miliar serta dana keuntungan bagi hasil berjumlah Rp 8,917 miliar. Dari total anggaran yang diajukan pada tahun ini, sebanyak Rp 1,577 triliun dialokasikan untuk publik, sementara belanja aparatur Rp 626 miliar, serta biaya operasional dan pemeliharaan Rp 289 miliar. Dalam pembagian anggarannya, Pemprov Sumut memberikan alokasi cukup besar untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, mencapai 60 persen lebih. Kenaikan anggaran untuk ketiga bidang ini juga cukup tinggi. Bidang pendidikan yang pada tahun lalu dianggarkan Rp 99.490 miliar, mengalami kenaikan Rp 40 miliar lebih, menjadi Rp 139.744 miliar. Bidang infrastruktur yang semula Rp 251 miliar, naik menjadi Rp 478,883 miliar. Kemudian bidang kesehatan yang semula Rp 97 miliar naik jadi Rp 131 miliar. Berkaitan dengan pengajuan nota keuangan itu, anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Rafriandi Nasution menyatakan, secara umum pola pembagian anggaran sudah cukup menggembirakan, namun pada beberapa hal perlu dikoreksi. "Misalnya tumpang tindih anggaran, antara pos anggaran kebudayaan di sektor pendidikan dengan pos anggaran pariwisata dan kebudayaan. Selain itu, keberpihakan terhadap pertanian masih minim," kata Rafriandi Nasution. Menurut dia, anggaran sebesar Rp 54 miliar untuk bidang pertanian memang sudah mengalami kenaikan Rp 17 miliar, namun ternyata anggaran itu diperuntukkan bagi tiga sektor, pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Jadinya, kenaikan itu tidak relevan untuk mengurus pertanian di Sumut yang merupakan pekerjaan utama bagi 55,1 persen dari 12 juta penduduk Sumut. "Hendaknya pos pembangunan infrastruktur yang belum terlalu mendesak, bisa dialihkan ke bidang pertanian," kata Rafriandi Nasution. (nrl/)