Ini yang Tak Boleh Dilakukan Ketika Hadiri Pesta Nikah Saat Pandemi di DKI

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 15:03 WIB
Two couple have bouquet at the sunset beach
Ilustrasi (Getty Images/kyonntra)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta saat ini telah membolehkan hotel atau gedung menggelar resepsi pernikahan dengan terlebih dahulu mengajukan izin proposal protokol kesehatan. Kabid Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh tamu undangan.

Menurutnya, prasmanan tidak boleh dilakukan. Nantinya, pelayan akan mengantarkan makanan ke meja tiap tamu.

"Tidak boleh prasmanan. Undangan harus duduk, tidak boleh jalan-jalan, makan dilayani," ujar Bambang kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, tamu undangan dilarang melakukan standing party. Hal itu dilakukan untuk mencegah pergerakan orang agar tidak terjadi penularan virus Corona.

"Kemudian dilarang standing party, intinya di situ saja. Tidak ada kerumunan tidak ada pergerakan orang," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang akan dikenakan sanksi bukan wedding organizer (WO), melainkan pemilik gedung. Sanksi pertama dilakukan penutupan gedung selama tiga hari.

"(Sanksi) yang punya gedung, karena yang menyampaikan proposal itu bukan WO-nya, tapi pengelola gedung, disegel maksimal 3 hari," ucapnya.

Menurutnya, denda baru diberikan apabila kembali terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Denda tersebut akan diberikan sebesar Rp 50 juta.

"Kalau sudah dibuka lagi, dia melanggar lagi baru didenda Rp 50 juta, kalau melanggar (lagi) Rp 100 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi cabut izin sementara," imbuh Bambang.