Dinilai Gagal, Privatisasi RSUD Diminta Distop

Jakarta - Dinilai gagal dan semakin memberatkan rakyat miskin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk segera menghentikan program privatisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).Tuntutan ini disampaikan oleh sekitar 100 orang yang menamakan dirinya Forum Rakyat Peduli Kesehatan (FRPK). Mereka melakukan unjuk rasa penolakan privatisasi RSUD di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2006).Untuk itu mereka menuntut Gubernur DKI segera mengembalikan 3 RSUD yang telah diprivatisasi, yakni PT Rumah Sakit Haji Pondok Gede, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo kembali menjadi RSUD atau badan layanan umum.Alasan penghentian privatisasi ini karena keputusan mengubah RSUD menjadi PT merupakan keputusan tidak bermoral. Pemprov DKI dinilai hanya mencari keuntungan dari masyarakat yang sedang sakit dan tertimpa musibah.Selain itu privatisasi yang dilakukan dianggap melanggar PP 23/2005 tanggal 13 Juni 2005 yang ditetapkan oleh Presiden didukung DPR, Mendagri dan Menkes.Kordinator aksi, Annis Saduk menyatakan, 3 RSUD yang telah dijadikan PT oleh Pemprov DKI cenderung merugikan masyarakat, sama seperti PT PAM Jaya dan PT Impian Jaya Ancol. Privatisasi hanya menambah biaya yang harus dibayar masyarakat."Fasilitas kolam renang Dufan sekarang hanya bisa dinikmati orang mampu saja. Masyarakat lemah hanya bisa bermimpi menikmati fasilitas ini," ujarnya. (bal/)