Buka Anti-Corruption Summit 2020, Ketua KPK Bicara Strategi Berantas Korupsi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 11:23 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri berkunjung ke kantor BPK
Ketua KPK Firli Bahuri (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri membuka acara Anti-Corruption Summit (ACS) ke-4 tahun 2020. Dalam acara tersebut, Firli memaparkan sejumlah strategi dan pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada era kepemimpinannya.

Firli mengawali pembicaraan dengan membahas rencana mewujudkan Indonesia seperti yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Firli menyebut, dalam membantu menyukseskan cita-cita itu, KPK mengambil peran dan berdiri di garda depan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi menjadi penting karena korupsi adalah kejahatan yang serius dan menjadi ancaman kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Bahkan tidak sedikit negara gagal dalam mewujudkan tujuannya karena atau akibat dari korupsi," kata Firli dalam acara Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan dalam YouTube KPK, Rabu (18/11/2020).

Firli mengatakan korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara dan bukan juga hanya sekadar merugikan perekonomian negara. Korupsi, kata dia, bagian dari kejahatan serius karena merampas hak rakyat dan hak asasi manusia.

"Karena itu, korupsi bisa juga dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Karenanya, KPK berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melibatkan masyarakat," ujar Firli.

Menurut Firli, berdasarkan kajian KPK dan pengalaman empiris, ada beberapa sebab korupsi ini marak terjadi. Dia menyebut, pimpinan KPK periode 2019-2024 beserta insan KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang merupakan core business KPK ke dalam tiga strategi atau pendekatan.

"Pendekatan pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan, pendekatan ketiga adalah pendekatan penindakan secara tegas," katanya.

Firli mengatakan pendekatan pendidikan masyarakat dilakukan agar masyarakat paham tentang tindak pidana korupsi dan menimbulkan perilaku masyarakat yang tidak ingin melakukan korupsi. Melalui pendekatan ini, KPK akan membangun ahli pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi.

"Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan jejaring pendidikan, baik formal maupun nonformal. Mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi," katanya.

Berikutnya, kata Firli, pendekatan pencegahan dilakukan dengan cara perbaikan sistem. Menurutnya, perilaku korupsi juga disebabkan oleh sistem, apakah itu sistem gagal, sistemnya buruk, atau sistem yang lemah.

"Maka diperlukan untuk upaya-upaya pencegahan dalam rangka perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi karena tidak ada peluang dan tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi," ujarnya.

Lebih jauh Firli menyebut pendekatan ketiga adalah pendekatan penindakan. Pendekatan penindakan dilakukan untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Dengan tujuan agar para pelaku korupsi takut melakukan korupsi dan timbulnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan korupsi," terangnya.

(fas/idn)