.webp)
Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin COVID-19. Hasilnya tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin COVID-19.
Lalu dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19. Namun demikian, tingkat penerimaan berbeda-beda di setiap provinsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, dan wilayah.
Survei berlangsung pada 19-30 September 2020 dengan tujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Pada pelaksanaannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115 ribu orang dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin misalnya, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin COVID-19.
Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan, sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin COVID-19. Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin COVID-19.
"Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin COVID-19 dan bersedia menerimanya," kata Oscar, dikutip dari covid19.go.id, Rabu (18/11/2020).
Sementara itu, hasil survei menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak. Dari tujuh persen responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.
Ia menjabarkan saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin COVID-19. Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.
Sembari menunggu ketersediaan vaksin di Tanah Air, Oscar menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin COVID-19 terus dilakukan kepada masyarakat.
"Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, dari segi geografis, Provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan. Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen. Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.
Senada dengan Oscar, Ketua ITAGI Prof. DR. Sri Rezeki S Hadinegoro, dr., SpA (K) mengatakan masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19.
"Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan, namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin COVID-19 cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok," kata Sri Rezeki.
Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan hasil survei ini akan digunakan untuk mengembangkan strategi vaksinasi COVID-19 yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi khusus yang memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang keamanan dan efektivitas vaksin.
"Temuan dari survei ini menggembirakan dan akan membantu kami membangun kebijakan yang tepat untuk vaksinasi COVID-19. Namun vaksin saja tidak akan mengakhiri pandemi," kata Debora.
"Kita juga perlu terus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik jika ingin keluar dari krisis ini dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya," imbuhnya.
"Sebagai survei vaksin COVID-19 terbesar di Indonesia, kekayaan dan luasnya hasil dari survei ini sangat berharga seiring dengan upaya kami untuk mengatasi dampak terburuk pandemi ini bagi masyarakat Indonesia melalui intervensi berbasis bukti," imbuh Dr. Paranietharan selaku Representatif WHO untuk Indonesia.
(ega/ega)
