PAN Puji Kapolri Copot 2 Kapolda karena Tak Tegakkan Protokol Kesehatan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 05:26 WIB
Kapolri Jenderal Idham Azis
Kapolri Jenderal Idham Azis (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

PAN memuji sikap tegas Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi buntut kerumunan di acara Habib Rizieq Syihab. PAN menilai Kapolri menjawab polemik adanya diskriminasi hukum di masyarakat.

"Menurut saya, sikap Kapolri ini juga sekaligus menjawab polemik di masyarakat yang seolah adanya diskriminasi hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran (protokol) COVID-19, dan adanya komentar masyarakat yang seolah kedatangan HRS mendapat perhatian khusus tanpa adanya usaha untuk mencegah kerumunan massa. Di pihak lain, masyarakat yang melaksanakan kegiatan tidak memperoleh izin, bahkan dibubarkan," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Pangeran menilai pencopotan dua kapolda itu menunjukkan Kapolri tegas dan menjalankan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Menurut saya, sikap ini merupakan sikap tegas Kapolri dalam upaya melakukan pengendalian COVID-19 yang justru belakangan ini mulai terlihat ada tendensi meningkat. Apalagi Kapolri sejak awal sudah mengeluarkan maklumat tentang pengendalian COVID-19 serta amanat Presiden RI yang meminta agar Kapolri dan TNI dan Ketua Satgas COVID-19 untuk menindak tegas apabila ada pihak pihak yang melanggar pembatasan, yang sebelumnya telah ditetapkan," ujarnya.

Pangeran juga mengingatkan soal ancaman pidana 1 tahun bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan kekarantinaan kesehatan. Ia berharap pencootan 2 kapolda ini bisa menjadi pembelajaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

"Meskipun demikian, yang terpenting adalah menjunjung tinggi keselamatan masyarakat luas. Semoga tindakan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan semoga menimbulkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada pemerintah dan aparat keamanan," ujar Pangeran.

"Kita juga menyadari bahwa mutasi atau pergantian personel dalam suatu organisasi itu sebagai hal yang biasa dan lumrah, sebagai dinamika suatu organisasi dan menjadi kewenangan Kapolri," lanjut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2