Mahasiswa Pelapor Rektor Unnes Dikembalikan ke Ortu, KPK Angkat Bicara

Haris Fadhil, Zunita Putri - detikNews
Senin, 16 Nov 2020 23:15 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron merespons sikap Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mengembalikan pembinaan Frans Josua Napitu ke orang tuanya, buntut pelaporan ke KPK. Ghufron mengingatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk melaporkan dugaan pidana korupsi.

"Perlu diketahui bahwa adalah hak masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana, dan hal tersebut dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat 1," papar Ghufron kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

"UU Tipikor yang secara jelas menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," sambung dia.

Ghufron menuturkan bahwa negara juga telah menyiapkan penghargaan bagi setiap orang yang membantu pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, dia menyayangkan keputusan Unnes.

"Bahkan, negara telah menyiapkan penghargaan atas pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutur Ghufron.

"Oleh karena itu, jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam berperanserta dalam pemberantasan korupsi hal tersebut sangat disayangkan," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum (Unnes), Rodiyah, mengeluarkan surat pemberitahuan pengembalian pembinaan moral karakter mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tuanya. Frans merupakan mahasiswa yang pekan kemarin mendatangi KPK untuk melaporkan Rektor Unnes terkait dugaan korupsi.

Rodiyah menjelaskan, dikeluarkannya surat tersebut bukan serta-merta karena Frans melakukan pelaporan ke KPK, melainkan karena pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan pihak kampus ternyata tidak berdampak. Padahal, menurutnya, Frans juga sudah menandatangani surat pernyataan terkait sikapnya sebagai mahasiswa untuk menjaga reputasi kampus.

"Pimpinan Fakultas Hukum Unnes telah berusaha menyampaikan informasi dan undangan kepada orang tua Frans Josua Napitu, namun tidak hadir. Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalikan mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tua," kata Rodiyah di Dekanat Fakultas Hukum Unnes, Senin (16/11).

Bagaimana status laporan Frans di KPK? Simak penjelasannya di halaman selanjutnya.