2 Kapolda Dicopot, PPP: Penegakan Protokol Kesehatan Jadi Atensi Khusus

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 16 Nov 2020 20:43 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Sekjen PPP Arsul Sani menilai pencopotan itu menjadi pesan bagi anggota Polri lainnya agar memberi atensi khusus terkait penegakan protokol kesehatan.

"Penggantian ini menjadi pesan bagi para perwira Polri yang memegang jabatan sebagai penanggung jawab teritorial atas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), termasuk yang menyangkut penegakan protokol kesehatan, agar soal penegakan protokol kesehatan ini benar-benar menjadi atensi khusus," ujar Arsul Sani kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Arsul pun tidak merasa kaget terhadap adanya pencopotan terhadap dua Kapolda itu. Sebab, telah terjadi kerumunan simpatisan Habib Rizieq Syihab (HRS) yang melanggar protokol kesehatan di kawasan Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Petamburan Jakarta, dan kawasan Bogor.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana didampingi Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menunjukkan barang bukti kasus pembobolan kartu kredit perbankan dengan menggunakan virtual account di Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Dalam  kasus tersebut polisi menangkap tujuh orang anggota komplotan penipu  dan sejumlah barang buktiKapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana didampingi Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menunjukkan barang bukti kasus pembobolan kartu kredit perbankan dengan menggunakan virtual account di Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Dalam kasus tersebut polisi menangkap tujuh orang anggota komplotan penipu dan sejumlah barang bukti (Foto: Polda Metro Ungkap Kasus Pembobolan Bank)

"Menilik apa yang terjadi di Bandara Soetta, Petamburan dan kawasan Cisarua Bogor yang terkait berkumpulnya massa FPI dan jamaah Habib Rizieq dalam jumlah ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 maka kami di Komisi III tidak kaget dengan penggantian dua Kapolda dan jajaran Kapolresnya yang wilayahnya menjadi tempat berkumpulnya massa tersebut," ucapnya.

Terlebih, menurutnya, banyak komentar masyarakat yang mempertanyakan sikap aparatur penegak hukum terkait kerumunan yang ditimbulkan simpatisan Habib Rizieq Syihab (HRS). Khususnya, sikap yang dianggap tak konsisten dalam menegakkan aturan protokol kesehatan.

"Apalagi kemudian banyak reaksi dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan peristiwa berkumpulnya massa tersebut yang sifatnya mempertanyakan kebijakan pemerintah dan aparatur keamanan yang dianggap tidak konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19," kata Arsul.

Dalam konteks ini, anggota Komisi III DPR RI ini pun menyarankan seharusnya Polri melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap Habib Rizieq Syihab (HRS). Menurutnya, Polri perlu membuat pendekatan yang tidak bersifat diskriminatif dalam menegakkan soal protokol kesehatan.

"Dalam konteks ini maka dialog, pendekatan dan komunikasi dengan para pemimpin termasuk HRS juga perlu dilakukan. Tidak boleh tercipta kesan aparatur keamanan bersikap diskriminatif dalam menegakkan soal protokol kesehatan ini, apalagi pandemi Covid akhir-akhir ini cenderung naik lagi," ujarnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pesan terbuka kepada aparat keamanan tentang pentingnya penegakan protokol kesehatan. Simak di halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2