.webp)
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyebut kejadian kerumunan massa Habib Rizieq Syihab menjadi preseden buruk di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, masyarakat akan punya alasan untuk membuat acara besar.
"Ini bisa jadi preseden, kalau mau membuat acara besar, nggak masalah walau melanggar prokes (protokol kesehatan) atau tidak, selama menyediakan anggaran untuk denda. Itu pesan yang bisa sampai ke masyarakat," ucap Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
Seharusnya, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Polri tidak mengizinkan acara mulai dari penjemputan Habib Rizieq di Bandara Cengkareng sampai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Acara-acara tersebut nyatanya membuat kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya terbaik tentu saja pencegahan, sanksi baik administratif atau pidana harus menjadi pilihan terakhir. Dan upaya denda yang dilakukan Pemprov, kami lebih melihat sebagai upaya administratif saja karena pemerintah, baik pusat, maupun provinsi dalam mengantisipasi kegiatan yang melibatkan jumlah massa banyak saat HRS kembali ke Indonesia," katanya.
"Sejak dari kedatangan, intelijen dalam hal ini terlihat gagap dalam menyediakan informasi yang cukup terkait potensi jumlah massa penjemput HRS dan akhirnya pilihan Polri tidak banyak. Daripada efek berantai kekerasan akibat penghadangan terhadap penjemput HRS, pada akhirnya pilihan untuk melakukan diskresi dengan 'pembiasan' massa," sambungnya.
Teguh pun mengkritik tindakan dari BNPB, Gubernur Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang terlihat tidak ada antisipasi. Mereka malah seakan terlibat mendukung acara dan kegiatan kerumunan.
"Pas acara pernikahan, BNPB pusat malah memberikan masker 20 ribu buah kepada HRS. Gubernur kemudian mengunjungi HRS saat seharusnya yang bersangkutan melakukan karantina. Dan Wagub menghadiri maulid di Tebet yang dihadiri ribuan massa. Dari sini, terlihat bahwa tidak ada upaya pencegahan yang efektif yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun DKI, dan akhirnya sebagai upaya terakhir keluarlah denda itu," katanya.
Diketahui, kerumunan massa simpatisan Rizieq mulai terjadi pada Selasa (10/11). Massa berbondong-bondong menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Massa juga berkumpul di kediaman Rizieq di Petamburan.
Selain itu, pada Jumat (13/11), massa mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan. Di sini, Habib Rizieq juga hadir.
Selain itu, massa simpatisan FPI memadati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11) malam. Mereka hadir untuk merayakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putri keempat Rizieq.
Semua acara itu dipadati massa. Beberapa di antaranya juga tampak tidak mengenakan masker.
Anies menyebut sanksi Rp 50 juta sesuai dengan aturan. Simak di halaman berikutnya..
Gubernur Anies Baswedan mengatakan denda Rp 50 juta telah sesuai dengan aturan. "Jadi Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, Wali Kota Jakarta Pusat juga telah mengirimkan surat kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. Isi surat tersebut berupa peringatan untuk menjaga protokol kesehatan selama kegiatan.
"Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies mengatakan apabila terjadi pelanggaran mengenai protokol kesehatan, pihaknya segera melakukan tindakan. Penegakan aturan itu diambil kurang dari waktu 24 jam.
"Ketika terjadi pelanggar atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan," ujar Anies.
