Indef Ungkap Sentimen Negatif ke Pemerintah, 7 Menteri dalam Sorotan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Minggu, 15 Nov 2020 17:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan industri nasional telah mampu membuat produk-produk dengan teknologi unggulan dan meminta dapat terus dikembangkan dengan pendanaan riset yang memadai dari BUMN serta swasta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Foto: Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat kabinet (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Sentimen warganet (netizen) terhadap kinerja pemerintah telah dipetakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tujuh menterinya mendapat sejumlah sentimen negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Datalyst Center memaparkan hasil riset big data kebijakan COVID-19, lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (15/11/2020).

Riset analisis sentimen tentang kinerja pemerintah pada saat ini dilakukan dengan pengumpulan data (data mining) selama periode hampir setengah tahun atau tepatnya mulai bulan Juli sampai 13 November 2020.

Selama periode tersebut terkumpul tidak kurang dari 2,18 juta percakapan di media sosial, dengan kata kunci joko widodo, presiden jokowi, jokowi. Juga kata kunci menteri, seperti: terawan agus putranto, menkes
terawan,menterikesehatan, menteri kesehatan.

Dari 1,22 juta percakapan terkait Jokowi ada tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif.

"Dengan setimen negatif yang cukup besar, mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial. Ini mengindikasikan bahwa presiden sebenarnya tidak mempunyai modal besar untuk membuat lompatan kebijakan yang tidak populer," ujar ekonom senior Indef, Didik J Rachbini dalam keterangan tertulis tersebut.

Selain itu, berdasarkan big data tersebut, Didik juga menyoroti sejumlah isu kebijakan kontroversial. Pemerintah dinilai kurang melakukan sosialisasi.

"Selama ini sudah banyak kebijakan kontroversial yang dilakukan, seperti UU Ciptaker, Pelemahan KPK, utang luar negeri dan lainnya. Kebijakan di masa mendatang yang tidak populer, komunikasi lemah, dan kurang sosialisasi akan lebih ditentang lagi oleh publik, bahkan tidak hanya di media sosial tetapi dalam aksi demonstrasi, seperti yang telah terjadi berkali-kali," tuturnya.

Sedangkan dalam riset ini, nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang dan kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, padangan, pemikiran dan kesehariannya.

"Perbicangan terkait wakil presiden hanya 104,9 ribu percakapan, sangat jauh di bawah intensitas perbincangan terkait presiden. Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," jelasnya.

Bagaimana sentimen warganet terhadap para menteri Jokowi? Silakan klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2