57 Ribu Ha Hutan Papua Dibakar untuk Sawit, Komisi IV Akan Panggil KLHK

Jabbar Ramdhani - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 19:39 WIB
Jakarta -

Komisi IV DPR RI ikut menyoroti soal dugaan pembakaran lahan hingga puluhan ribu hektare untuk perkebunan sawit di Papua. Komisi IV akan meminta penjelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait peristiwa tersebut.

"KLHK harus jelaskan apakah kawasan dimaksud termasuk kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan bagamana proses pelepasan hutannya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak maka Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum," kata Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Politikus PKB itu juga menyoroti soal hak-hak masyarakat adat yang terdampak atas pembukaan lahan tersebut. Komisi IV ingin memastikan pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari hutan.

"Terkait dengan indikasi pengelabuan terhadap masyarakat adat, di sinilah pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, tidak dirugikan dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara atas kehidupan dan mata pencahariannya dari hutan yang sudah berlangsung secara turun-temurun, termasuk untuk memberikan rasa keadilan yang merupakan wujud perlindungan negara terhadap masyarakat adat," ungkapnya.

Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)Ketua DPP PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)

Dia berharap perusahaan pengelola perkebunan juga terbuka terhadap semua proses pengelolaan kebun, termasuk pembukaan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Sehingga tidak ada konflik yang timbul di kemudian hari.

"Komisi IV DPR RI akan meminta keterangan lebih lanjut kepada pemerintah terkait permasalahan antara Korindo Group dengan masyarakat adat di Boven Digoel, Papua, termasuk di dalamnya terkait indikasi pelanggaran pembukaan lahan dengan cara dibakar," kata dia.

Daniel Johan menekankan pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan perbuatan melanggar hukum. Larangan membuka lahan dengan cara dibakar sudah diatur Pasal 69 ayat (1) huruf h dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan juga UU 39/2014 tentang Perkebunan.

Diketahui, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Menurutnya perlu ada investigasi untuk mengecek dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Daniel Johan mengatakan jika terbukti melanggar, perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas sesuai UU yang berlaku.

"Tidak bisa dibiarkan karena akan sangat berbahaya terhadap kerusakan hutan maupun ekosistem yang ada. Hutan bagi masyarakat Papua merupakan jantung kehidupannya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan kelangsungan hidupnya," ungkapnya.

Tanggapan masyarakat adat Papua terkait pembukaan lahan sawit di Boven Digoel dan Merauke dapat dilihat di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2