KPK Terima 730 Keluhan Warga Tak Terima Bansos COVID-19 Per 9 November

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 17:41 WIB
Bansos berupa sembako mulai didistribusikan kepada warga terdampak COVID-19. Bantuan sembako diberikan kepada sejumlah warga yang bekerja di Terminal Kalideres.
Foto: Ilustrasi bansos COVID-19 (Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

KPK memantau penyaluran bansos COVID-19 di seluruh Indonesia. Per 9 November 2020, KPK menerima 730 keluhan dari masyarakat yang mengaku tak menerima bansos.

"Melalui aplikasi JAGA Bansos, per 9 November 2020 KPK menerima total 1.650 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 730 laporan," kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Ipi menjelaskan keluhan terbanyak soal penyaluran bansos adalah soal warga yang tidak menerima bantuan meski sudah mendaftar. Kemudian ada kasus bantuan tidak dibagikan aparat sebanyak 163 laporan.

"Ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat sebanyak 163 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya berjumlah 115 laporan, daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 75 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 18 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 12 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 6 laporan, dan beragam topik lainnya total 531 laporan," jelasnya.

Ipi menyatakan sebanyak 559 laporan dari total 1.650 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait, 139 laporan dalam proses tindak lanjut, 647 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 226 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi dari pelapor.

"Selain itu, KPK juga mencatat terdapat 79 keluhan yang belum ditindaklanjuti pemda," pungkas Ipi.

Sementara itu, ada tiga aspek dari penyaluran bansos COVID-19 yang diawasi KPK. Ketiga aspek itu yakni dari aspek tata kelola, terkait cleansing data, dan aspek kebijakan.

Ipi juga menekankan pihaknya mengawasi kepala daerah yang melakukan politisasi terkait bansos.

"Pada masa pilkada ini, KPK juga mengawasi jangan sampai ada kepentingan dari kepala daerah khususnya petahana yang memanfaatkan bansos dan mempolitisasi bansos sebagai upaya perolehan simpati warga untuk pilkada," ujar Ipi.

(zak/zak)