.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan digitalisasi desa harus dilakukan secara selektif. Hal ini agar tidak mengganggu atau merusak kultur interaksi sosial masyarakat di pedesaan.
"Saya pribadi digitalisasi desa itu setuju untuk konteks ekonomi, tapi pada konteks layanan publik, nanti dulu," kata Halim, yang biasa disapa Gus Menteri, dalam Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (13/11/2020).
Bagaimanapun, dia melanjutkan, interaksi sosial di pedesaan harus dipertahankan. Sebab, dia melihat, akibat layanan serba online sekarang ini, kehangatan interaksi antarindividu menurun. Abdul Halim percaya pelayanan publik langsung di pedesaan tak perlu dilakukan secara online.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting aparat desa dan pelayanan publik jangan mempersulit warganya. Biarkan mereka saling bertemu, berinteraksi, sehingga kehangatan hubungan sosial tetap terjaga," papar politisi PKB itu.
Simak selengkapnya >>>
Di sisi lain, dia sangat setuju pemanfaatan jaringan internet atau digital dioptimalkan untuk membantu agar produk-produk unggulan desa bisa tersebar ke publik seluas mungkin. Akses internet juga diharapkan dapat mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place. BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital.
Gus Menteri menyebut ada 11 ribuan desa yang belum tersentuh internet. Dia menargetkan pada 2021, sekitar 6.000 desa bakal memiliki akses internet. Desa yang difokuskan mendapat akses internet, sebutnya, adalah daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
"Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar 11 ribu desa bisa miliki akses internet. Kominfo menjadi leading sector, kami akan mendukung melalui program Dana Desa. Tapi syaratnya harus di fasilitas umum, misalnya di balai desa," tegas Gus Menteri.
