Pemprov DKI Turut Bersalah Atas Robohnya Tower TV7

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta turut bersalah atas ambruknya tower TV7 di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jika Pemprov tidak telat membongkar menara setinggi 104 meter -- dari 300 meter yang direncanakan -- tersebut, bisa jadi musibah Senin kemarin 23 Januari tidak terjadi."Saya akui ini bagian dari kelalaian kita. Tapi kita lihat ke depan, saya kira kita perlu mengutamakan kepentingan umum," ujar Wagub DKI Jakarta Fauzie Bowo dalam jumpa pers khusus tentang robohnya tower TV7 di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2006) pukul 14.00 WIB.Sebelumnya, Fauzie menjelaskan, pada 22 November 2005, Dinas Penataan dan Pengawasan (P2B) Bangunan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan (SP4) terhadap pembangunan tower di tengah perkampungan padat penduduk itu. Namun meski ada SP4, kegiatan pembangunan tetap dilanjutkan.Pada 26 November 2005, Pemprov DKI menyegel bangunan itu. Lalu pada 6 Desember 2005, Pemprov DKI memerintahkan Dinas P2B untuk membongkar tower karena jaraknya terlalu dekat pemukiman.Tapi sebulan setelah keluarnya surat itu, tower yang dibangun oleh PT Sinar Mutiara Reborn Enterprise (SMRE) itu tidak juga diotak-atik. Akhirnya, terjadilah musibah Senin kemarin. Sungguh suatu kelalaian yang harus dibayar mahal, karena menewaskan 3 warga dan membuat 9 rumah rusak.Lebih lanjut Fauzie menuturkan, beberapa jam setelah tower TV7 ambruk, pihak TV7 telah meminta maaf kepada Pemprov DKI dan masyarakat. Ditanya soal sanksi yang akan dijatuhkan, Fauzie menjawab, izin usaha kontraktor akan dicabut bila terbukti bersalah.Sedangkan untuk TV7 dikenai sanksi berupa denda 100 persen dari retribusi selama ini yang dibayarkan kepada Pemprov DKI. Ditanya besarannya, Fauzie menjawab singkat, "Nggak tahu."Fauzie juga mengungkapkan, pihak kontraktor tidak pernah meng-update secara rinci proses perizinan tower kepada manajemen TV7. (nrl/)