.webp)
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq meminta kriminalisasi ulama disetop. Menanggapi isu ini, Istana menjawab bahwa tidak ada istilah tersebut.
"Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara. Jadi siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Nggak," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).
Moeldoko mengatakan, istilah kriminalisasi ulama terkadang dinarasikan untuk membangun sentimen tertentu. Untuk itu, Moeldoko menjelaskan bahwa negara tidak semena-mena dalam menegakkan aturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada negara semena-mena. Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau nggak, kacau balau kan," katanya.
Lalu siapa yang ditindak? Moeldoko menerangkan, mereka yang ditindak adalah pihak yang salah dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karenanya, Moeldoko tidak ingin pemerintah dinarasikan mengkriminalisasi ulama.
"Nah siapa yang kena law enforcement itu? Ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Nggak, tidak ada itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya," ucap Moeldoko.
Selanjutnya soal pernyataan Habib Rizieq tentang kriminalisasi ulama:
Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq saat berbicara soal rekonsiliasi. Habib Rizieq meminta pemerintah menyetop kriminalisasi ulama sebelum rekonsiliasi.
"Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog penting," kata Habib Rizieq seperti disiarkan kanal YouTube Front TV, Rabu (11/11).
Menurutnya, pemerintah seharusnya senang jika dikritik. Kritik dari pihak luar disebut Habib Rizieq bisa diterima atau ditolak oleh pemerintah.
 Habib Rizieq Syihab. (Foto: Rifkianto Nugroho) |
"Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai, tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional," ucap Habib Rizieq.
Dia mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017. Namun, sampai saat ini, menurut Habib Rizieq, pemerintah tidak menanggapi.
"Setelah aksi 212, aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari (2017), kita buat aksi lagi 121, 12 Januari. Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam, kapan, di mana, silakan," kata Habib Rizieq.
"Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan, kriminalisasi ulama," katanya.
