.webp)
"Kalau bisa, jangan pertemuan yang sifatnya terbuka, karena sudah pasti berpotensi sedikit banyak menimbulkan soal penularan COVID, anggaplah 10 ribu orang, orang pertama, orang kedua kita nggak tahu interaksinya dengan siapa, kita nggak mencurigai 10 ribu orang tadi, tapi interaksi 1 orang berkumpul dalam seribu tadi ini kan berpotensi. Ayo kita sama-sama fokus tangani COVID, kerja samanya bukan hanya dari Pemprov doang, tapi juga dari masyarakat," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (12/11/2020).
Apabila tetap menggelar acara, kata Mujiyono, jumlah pesertanya harus dibatasi. Selain itu, Mujiyono khawatir terjadi provokasi apabila jumlah massa yang hadir tidak dibatasi.
"Kalau terpaksa harus dilakukan berkumpul, nggak usah banyak-banyak. Kita tahu kekuatan PA 212 begitu dahsyat, nanti dimanfaatkan situasinya buat kepentingan politik, ada provokator masuk di situ," ucapnya.
Menurutnya, pembatasan peserta tak akan mengurangi makna dari reuni akbar 212. "Tidak mengurangi maknanya kok. Sama pemberlakuan kegiatan masyarakat lain, kalau bisa separuh ya separuh, kan nggak melanggar ketentuan tuh," kata Mujiyono.
Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif masih menunggu keputusan Habib Rizieq Syihab terkait gelaran reuni 212 pada Desember mendatang. Namun Slamet membocorkan pihaknya telah mengirimkan surat izin ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk reuni itu sejak tiga bulan yang lalu.
"Oh iya itu agenda reuni masih kita bahas ya, apakah kita akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan, kita nunggu setelah beliau istirahat beberapa hari nanti, baru kita bicarakan, yang jelas surat kepada Monas dan Pemda DKI sudah kita layangkan 3 bulan yang lalu untuk permohonan acara reuni 212," kata Slamet kepada wartawan di Petamburan III, Jakarta Pusat, Selasa (11/10). (man/idn)
