DPR Ambil Keputusan Hak Angket Impor Beras

Jakarta - Hak angket impor beras yang tengah digulirkan sejumlah anggota DPR, Selasa (24/1/2006) ini akan diputuskan dalam rapat paripurna. Fraksi-fraksi dijadwalkan akan mengambil keputusan akhir terhadap usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki impor beras itu.Rapat paripurna ini akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Namun, sampai pukul 09.30 WIB jumlah anggota dewan belum memenuhi kuorum sehingga kembali molor. Demikian juga para pengusul juga belum seluruhnya tiba.Keputusan DPR menggunakan hak angket atau penyelidikan kasus impor beras ini sempat menghangatkan suhu politik di DPR. Maklum saja, peta politik di DPR terjadi pergeseran. Partai-partai yang selama ini menjadi pendukung pemerintah, ikut barisan menolak kebijakan ini seperti PKS, PPP, PAN, dan PKB.Tak heran jika Presiden dan Wakil Presiden sempat ketar-ketir dengan kasus ini. Wapres Jusuf Kalla sebelum berangkat ke sejumlah negara di Eropa dan Jepang mengumpulkan para ketua Fraksi DPR di Hotel Dharmawangsa untuk meredam rencana ini.Demikian juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Ia memanggil 11 menteri yang berasal dari parpol. Menurut Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, para menteri diminta melobi partainya masing-masing. Upaya SBY tak hanya sampai di situ saja. Ia kemudian memanggil sejumlah pimpinan partai politik, Senin (23/1/2006) malam, atau sehari menjelang pengambilan keputusan. Hasilnya memang manjur. Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir memastikan hak angket hanya sebatas penyelidikan pidana, tidak sampai menimbulkan efek politik menjatuhkan presiden.Akankah lobi pemerintah ke parpol-parpol ini berhasil. Di atas kertas, kekuatan para pengusul jika mereka tetap konsisten diperkirakan akan lolos. Pendukung hak angket ini antara lain FPDIP, FPKS, FPAN, dan FPPP. Namun, jumlah suara masing-masing fraksi ini diperkirakan tak bulat karena gerilya SBY. Sementara, fraksi-fraksi yang menolak hak angket impor beras adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat.Jika pandangan fraksi-fraksi mayoritas setuju dengan usulan hak angket impor beras, langkah selanjutnya DPR akan membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan kasus ini. Hak angket sebelumnya digunakan DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana Rp 35 miliar dana Yanatera Bulog yang diterima oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Buntut dari pansus ini, Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden. (jon/)