Hak Angket, Mengapa Takut?

Jakarta - DPR akan menggunakan hak angket terkait kebijakan pemerintah mengenai impor beras. Apapun hasilnya nanti, hal ini akan berdampak positif bagi reputasi pemerintahan SBY-Kalla ke depan. Hari ini, Selasa (24/1/2006), DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan tentang usulan penggunaan hak angket dalam masalah impor beras. Usulan tersebut diajukan oleh 108 anggota dewan, yang mengemuka dua pekan lalu.Rapat Paripurna DPR hari ini agaknya akan memastikan bahwa upaya-upaya Presiden SBY untuk membendung langkah politik DPR, takkan menuai hasil. Tujuah fraksi tercatat sebagai pendukung, yakni FPDIP, FPAN, FPKB, FPPP, FPKS, FPDS dan FBPD; sedang FPG, FPD dan FPBR berada dalam posisi menolak.Berdasarkan pemantuan media nasional, hingga Selasa malam kemarin, komposisi suara yang setuju dengan yang menolak penggunaan hak angket adalah 270 banding 159 suara. Menurut Republika, dari 548 anggota DPR, masih terdapat sekitar 119 suara yang belum terpetakan.Namun jika suara itu, katakanlah masuk kelompok menolak semua, sementara yang setuju tak berubah, maka penggunaan hak angket dalam kasus impor beras tidak bisa dicegah. Presiden SBY sendiri telah menempuh beberapa langkah untuk menggagalkan penggunaan angket itu. Pertama, dia mengundang 11 menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari partai untuk melobi partainya agar menghentikan rencana menggunakan hak angket. Tak cukup menggalang para menteri, SBY bertemu dengan beberapa pimpinan partai. Namun dari pertemuan tersebut, SBY rupanya mendapati kenyataan bahwa sulit membendung hasrat politik partai. Langkah ketiga pun diayunkan, yakni mengubah penggunaan hak angket menjadi hak interpelasi semata. Tapi jalan ketiga ini juga buntu. Ketua PAN Sutrisno Bachir yang diharapkan bisa memelopori gagasan ini, terang-terang dihadang oleh anak buahnya di parlemen.Jika DPR memutuskan menggunakan hak angket dalam soal impor beras, Presiden SBY mestinya tak perlu kuatir bahwa isu ini akan berkembang menjadi pemakzulan (impeachment), seperti terjadi dalam kasus Bulog yang menimpa Presiden Gus Dur. Posisi SBY dan Kalla masih kuat. Tidak saja karena mereka dipilih lewat Pemilu, tetapi juga secara nyata masih didukung oleh partai-partai yang bergabung dalam kabinet. Bahkan PDIP yang memposisikan diri sebagai partai oposisi pun belum terbesit pikiran untuk mengembangkan pemakzulan.Justru sebaliknya, pemerintahan SBY harus belajar banyak dari penggunaan hak angket soal impor beras ini. Seperti diketahui, gagasan mengimpor beras di tengah panen raya sedari awal memang sudah menimbulkan kontroversi. Perbedaan pandangan tak hanya terjadi antara pemerintah yang ingin impor beras dengan kelompok propetani yang menantang, tetapi juga terjadi di kalangan kabinet.Kontroversi tak hanya dipicu oleh perbedaan data yang ada di Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, BPS dan lembaga-lembaga penelitian ekonomi, tetapi juga dilatari oleh kecurigaan adanya motif-motif mengeruk keuntungan dari kelompok-kelompok yang punya akses di pemerintahan. Kecurigaan tersebut juga bukan tanpa dasar, sebab impor beras selama ini memang jadi ajang para pemburu rente ekonomi. Apalagi pemerintah SBY banyak didominasi para pengusaha, yang selalu berprinsip: kalau bisa dimainkan untuk mendapatkan keuntungan, mengapa tidak?Pada posisi itulah, SBY-Kalla mestinya merasa beruntung dengan adanya penggunaan hak angket. Jika saja kecurigaan bahwa kebijakan impor beras lebih dimotivasi untuk mengumpulkan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu itu berhasil dibuktikan, maka SBY-Kalla akan mempunyai kekuatan moral dan politik untuk membersihkan kabinet atau orang-orang pemerintahan yang berwatak jahat.Sebaliknya, jika penggunaan hak angket tidak berhasil membuktikan adanya ketidakberesan dalam kebijakan impor beras, maka reputasi SBY-Kalla untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel akan terlihat nyata di mata masyarakat. Sebuah citra yang tidak mudah didapatkan oleh pemerintahan pendahulunya.Oleh karenanya, SBY-Kalla tidak perlu cemas dengan geliat parlemen yang tengah menunjukkan jati dirinya sebagai wakil-wakil rakyat. (atq/)