.webp)
Omnibus law UU Cipta Kerja resmi diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPR Puan Maharani meminta atensi komisi terkait di DPR untuk mengimplementasikan UU tersebut.
"Implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang membutuhkan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait," kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Puan meminta Komisi terkait untuk menjelaskan manfaat UU Cipta Kerja kepada rakyat sehingga tujuan dari UU itu dapat tersampaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat dan sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian," ujar Puan.
Sebelumnya, omnibus law UU Cipta Kerja kini sudah diundangkan dan mendapat nomor UU Nomor 11 Tahun 2020.
UU ini disahkan pada 2 November 2020. UU ini ditandatangani sebagai pengesahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020. Pada tanggal yang sama, ditandatangani pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. UU ini masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
"Sudah jadi UU," kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, kepada detikcom, Senin (2/11).
RUU Cipta Kerja ini disahkan menjadi UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman diserahkan ke Jokowi pada 14 Oktober 2020.
UU Cipta Kerja menyulut banyak protes. Buruh, mahasiswa, hingga pelajar telah berkali-kali berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
