PAN Bulat Gunakan Hak Angket Soal Impor Beras

Jakarta - DPP PAN telah memutuskan akan menggolkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi dalam rapat paripurna DPR menyusul kebijakan pemerintah mengenai impor beras. "Kita akan lihat besok kira-kira yang akan gol yang mana, angket atau interpelasi. Keduanya masuk dalam prioritas. Esensi keduanya sama saja," ujar Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir usai rapat koordinasi antara DPP PAN dengan Fraksi PAN di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta, Selasa (24/1/2006).Soetrisno menjelaskan, dasar yang dipergunakan DPP PAN dalam menjalankan hak angket atau hak interpelasi terkait tiga hal, yakni pertama, bagaimana kesejahteraan petani bisa ditingkatkan. Kedua,bagaimana konsumen beras yang berpenghasilan rendah dapat beli beras dengan harga murah, dan ketiga, agar pemerintah bisa memperbaiki kebijakan perberasan."Jadi policy perberasan secara khusus dan pertanian secara umum bisa berjalan lebih baik," imbuhnya.Terkait penggunaan kedua hak tersebut, Soetrisno meyakinkan pihaknya tidak memiliki agenda-agenda politik lain untuk menjadikan situasi politik menjadi buruk atau adanya upaya melakukan impeachment terhadap presiden."Saya sudah katakan ke presiden yang penting adalah niatnya baik. Itu tidak perlu dirisaukan. Apa yang terjadi di DPR itu bagian dari demokrasi," jelasnya.Ditanya wartawan soal pertemuan dirinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, Soetrisno mengaku tidak ada tekanan sama sekali dari SBY terkait keputusan PAN untuk menggolkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR."Saya ketemu presiden diskusi soal tiga hal tadi. Juga membicarakan hal-hal kebangsaan yang lain. Tidak ada ancaman atau menarik dukungan. Tidak sama sekali," katanya. (atq/)